Grace Natalie Tantang Djarot PDIP Lihat Langsung Proyek IKN: Bahaya, Banyak Info Menyesatkan
Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi), Grace Natalie, merespons kritikan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat soal mega proyek IKN.
Penulis: Milani Resti Dilanggi
Editor: Suci BangunDS
![Grace Natalie Tantang Djarot PDIP Lihat Langsung Proyek IKN: Bahaya, Banyak Info Menyesatkan](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/grace-natalie-menemui-presiden-joko-widodo-jokowi-di-istana-kepresidenan.jpg)
Atas hal tersebut, Djarot menyindir pemerintah agar tidak perlu percaya diri jika memang belum terealisasi.
Apalagi sejak awal sudah menggembor-gemborkan soal kesiapan terhadap pemindahan ibu kota tersebut.
"Jadi, ya saran saya sih bener jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," tandas Djarot.
Presiden Jokowi sedianya bakal mulai berkantor di IKN mulai Juli ini.
Namun, niat itu urung dilakukan karena terkendala sarana dan prasarana seperti air, listrik, dan lokasi kantor yang belum siap.
![Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara tentang Undang-undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak Pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024).](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/presiden-jokowi-tentang-uu-kesejahteraan-ibu-dan-anak-pada-fase-seribu-hari-pertama-kehidupan.jpg)
Jokowi mengatakan, apabila semua sarana dan prasarana yang dimaksud itu sudah siap, dirinya bakal segera berkantor di IKN.
"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7/2024), dikutip dari Kompas.com.
"Sudah (dapat laporan dari Kementerian PUPR), tapi belum (belum siap). Sudah, tapi belum," kata dia menegaskan.
Jokowi menjelaskan, keputusan presiden (Keppres) mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN itu bergantung pada situasi di lapangan.
Adapun, Keppres pemindahan ibu kota itu bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024, saat ia sudah lengser dari jabatan presiden.
"Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan, semua dilihat progress lapangannya dilihat," kata Jokowi.
(Tribunnews.com/Milani Resti/Rizki Sandi) (Kompas.com)