TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dugaan kasus mark up impor beras dengan potensi kerugian negara mencapai Rp8,5 triliun harus dituntaskan.

Pernyataan ini disampaikan pengamat kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat, Kamis (18/7/2024), seperti dikutip Warta Kota.

Dia juga ikut menanggapi pernyataan Bapanas yang menyebut bansos bantuan pangan beras merupakan program yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

Ia menduga, Bapanas dan Bulog belakangan tengah mencari selamat dari skandal mark up impor beras melalui pelaksanaan program bantuan sosial pangan beras.

“Jika ada dugaan mark up impor beras, harus diusut tuntas. Jangan sampai Bapanas-Bulog melakukan aji mumpung policy, yaitu membiarkan menjamurnya para pemburu rente,” kata dia, Kamis,(18/7/2024).

Achmad Nur Hidayat mengingatkan penyaluran bansos bukan tupoksi Bapanas dan Bulog.

Penyaluran bansos, kata Achmad Nur Hidayat, merupakan tupoksi dari Kementerian Sosial (Kemensos).

“Itu tupoksi dari Kemensos. Seharusnya penyaluran bansos dikembalikan ke Kemensos,” papar Achmad Nur Hidayat.

Dengan kondisi demikian, Achmad Nur Hidayat berharap, agar ke depan ada perbaikan tata kelola baik di Bapanas dan Bulog.

Achmad Nur Hidayat menilai adanya dugaan kasus impor beras merupakan buntut dari buruknya tata kelola di dua lembaga tersebut.

Respons DPR

Komisi VI DPR RI berencana melakukan pengecekan langsung ke pelabuhan untuk mendalami dugaan skandal markup impor beras, yang diduga mengakibatkan kerugian negara hingga triliunan rupiah.

DPR juga akan memanggil direksi Perum Bulog terkait ramainya dugaan skandal impor beras tersebut.

"Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog (untuk mendalami skandal markup impor beras)," kata Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron kepada wartawan, Senin lalu.

Politikus Partai Demokrat itu menjelaskan, Komisi VI DPR RI akan melakukan pengecekan ke pelabuhan dan gudang Bulog pada masa reses atau masa sidang terakhir.

"Jika memungkinkan dimasa reses ini, atau dimasa sidang terakhir dalam periode ini," ucap Herman.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto saat membeberkan fakta terbaru dari dugaan permainan skandal mark up impor beras.

SDR telah melaporkan dugaan skandal mark up impor beras Bapanas-Bulog Gate 2024 ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Bahwa berdasarkan data yang kami temukan diperoleh informasi rata-rata harga yang dikenakan (Bulog)untuk beras seharga USD 660/ton cost, insurance, and freight (CIF),” kata Hari Purwanto, Minggu,(14/7/2024).

Hari Purwanto melanjutkan, Bulog juga mengimpor beras dengan harga rata-rata USD 655/MT CIF Indonesia. Hal ini, kata Hari Purwanto, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret tahun 2024.

“Jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pada Maret 2024 RI sudah mengimpor beras sebanyak 567,22 ribu ton atau senilai USD371,60 juta. Berarti Bulog mengimpor beras dengan harga rata-rata USD 655/MT CIF Indonesia,” papar Hari Purwanto.

Hari Purwanto menambahkan, hal ini semakin terkuak lantaran realisasi harga dari pemenang tender lainnya jauh lebih tinggi daripada penawaran perusahaan asal Vietnam Tan Long Group yang hanya 538 dolar AS per ton.

Tan Long Group menyebut salah satu anggotanya yakni LOC TROI berhasil memenangkan tender Bulog 100.000 ton beras lantaran mengajukan harga lebih rendah US$15/ton dari yang mereka tawarkan.

Harga ini jauh lebih rendah dari yang ditawarkan Tan Long group sebesar US$538/ton.

Namun dalam data yang dimiliki Bulog atau joint stock realisasi harga dari pemenang tender yakni LOC TROI sebesar US$ 604/ton.

Padahal berkaca klaim dari Tan Long Group maka LOC TROI seharusnya hanya mengajukan harga penawaran hanya sebesar US$523/Ton Free on Board (FOB).

Dengan demikian, jika dihitung dari Cost, Insurance, and Freight (CIF) LOC TROI yang ada di dalam data Bulog yakni US$604/ton terdapat selisih harga US$46/ton.

Terlebih jika harga CIF milik Loc Troi dikurangi US$ 15/ton dari harga penawaran Tan Long US$573/ton yaitu US$558/ton.

“Ini selisih dari Loc Troi yang dapat order 100 ribu/Ton x US$46/Ton = US$4,6 juta Ini mark up harga Bulog dari 1 perusahaan, Loc Troi. Belum markup dari perusahaan lain yang jumlahnya 2,2 juta ton. Untungnya lebih dari Rp 2,7T. Ini Skandal Bapanas-Bulog Gate 2024,” beber Hari Purwanto.

Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton, dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar 117 dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara memcapai 565 juta dolar AS, atau sekitar 8,5 triliun rupiah,” kata Anthony, Kamis, (11/7/2024).

Penjelasan Bulog

Pekan lalu, Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) kembali menepis tuduhan dugaan mark up atau menaikkan harga impor beras dari Vietnam.

Hal ini menanggapi laporan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan selisih harga 2,2 juta ton beras impor dari Vietnam sebesar Rp 2,7 triliun.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” ucap Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, dalam keterangan pers. Kamis, 11 Juli 2024 lalu.

Bulog juga mengutip media Vietnam, CAFEF, untuk mengklarifikasi tuduhan itu. Dalam media itu, Ketua Dewan Direksi dan Direktur Utama Tp oàn Tân Long (TLG), Trng S Bá, menyatakan sejak 2023 sampai sekarang, perusahaannya tidak pernah memenangkan tender langsung apa pun dari Bulog.

TLG memang pernah berencana menawarkan impor 100 ribu ton beras.

Namun, perusahaan itu menawar dengan harga US$ 15 per ton lebih tinggi dibanding perusahaan lain. Walhasil, Bá urung memenangkan tender.

“Keterangan dari Tan Long Group ini menjadi klarifikasi atas polemik beras impor yang terjadi,” tulis Bulog dalam keterangan pers mereka, pekan lalu.

Bila polemik isu ini terus ditiupkan dan berlanjut tanpa fakta yang jelas, Bulog khawatir akan berdampak pada kelancaran pembelian beras Indonesia dari Vietnam hingga akhir 2024.

Bahkan, lebih jauh, isu ini berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral perdagangan kedua negara.

Sumber: WARTA KOTA