Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Panitia Khusus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024 (Pansus Haji 2024) dari Fraksi PKS DPR RI, Wisnu Wijaya Adiputra, membuka peluang untuk menggali keterangan dari vendor atau masyariq (pihak ketiga) hingga pemilik hotel di Arab Saudi terkait penyelenggaraan Haji 2024.

Wisnu memastikan Pansus Haji 2024 akan memints keterangan banyak pihak termasuk Kemenkumham, Kemlu, serta pihak-pihak terkait.

Mereka, kata dia, bahkan diwajibkan memberikan ketetangan yang dibutuhkan.

Lebih dari itu, kata dia, Pansus juga diagendakan untuk mendatangi pihak-pihak terkait di lapangan apabila proses permintaan keterangan dinilai terlalu lama secara prosedural.

Baca juga: Apakah Hak Angket Haji 2024 Dipakai untuk Rebut Posisi Menag Yaqut? Ini Jawaban Anggota Pansus DPR

Hal itu disampaikannya saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra di Kantor Tribun Network Palmerah Jakarta pada Kamis (18/7/2024).

"Ya (termasuk dengan vendor-vendor). Dan ada dewan pakar juga yang kemudian nanti akan kita hadirkan di Pansus tersebut," kata Wisnu.

Selain itu, ia juga membuka peluang Pansus Haji 2024 untuk meminta keterangan kepada pemilik hotel di Arab Saudi.

Hal tersebut diantaranya perihal munculnya rumor yang berkembang menyebut spesifikasi hotel yang disediakan untuk jemaah haji berbeda-beda meskipun biaya yang dikenakan terhadap para jemaah haji sama besarannya.

"Untuk itu kami di pansus mengunakan hak kami untuk menginvestigasi termasuk kami juga punya hak untuk meminta dokumen-dokumen. Jadi supaya tidak jadi rumor, tidak jadi fitnah, maka kita buka secara terang benderang mana dokumennya," kata dia.

"Itu sekian spek spesifikasi hotel-hotel yang beda itu apakah disamakan. Dan kami tentunya akan investigasi kepada owner-owner hotel tersebut," sambung dia.

Ia pun optimistis Pansus Haji 2024 akan mampu menyelesaikan rekomendasi terkait penyelenggaraan ibadah haji sebelum masa tugas mereka di DPR selesai pada beberapa bulan ke depan.

Wisnu mengungkapkan salah satu dasar dari optimisme tersebut adalah para anggota Pansus Haji sepakat untuk tetap menjalankan tugasnya meskipun di masa reses.

"Ya. Pansus tetap berjalan. Meski hari ini memang belum ditunjuk pimpinan pansus tetapi kami, khususnya Fraksi PKS, itu sudah secara individu, sendiri, kami sudah bekerja untuk mengumpulkan data-data yang nanti bisa dipakai saat pansus berjalan," kata dia.

"Jadi tidak harus saling menunggu. Saya yakin teman-teman dari partai lain pun sudah membawa aduannya masing-masing untuk kemudian ditanyakan saat Pansus berjalan. Insya Alah (waktunya) cukup," sambung dia.

Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Diberitakan sebelumnya DPR resmi membentuk Pansus untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024 dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa (9/7/2024).

Pembentukan Pansus Hak Angket didasarkan pada hasil pemantauan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI di Makkah, Arab Saudi, beberapa waktu lalu.

Namun, rapat perdana dengan agenda penetapan pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI mendadak batal digelar pada Rabu (17/7/2024) kemarin.

Satu di antara alasannya adalah pimpinan DPR berhalangan hadir dalam rapat tersebut.

Untuk itu, rapat perdana pansus rencananya bakal digelar pekan depan.

"Insya Allah minggu depan kita rapat perdana," kata anggota Pansus Haji DPR RI fraksi PKB Luluk Nur Hamidah, kepada wartawan Rabu (17/7/2024).