Usulan tersebut disampaikan salah satu anggota TNI dalam forum diskusi yang disediakan Kemenko Polhukam untuk membahas RUU TNI di Jakarta Pusat, Kamis (11/7).

Menyikapi usulan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto menyampaikan, pembahasan mengenai usulan penghapusan larangan TNI berbisnis itu tengah dilakukan dalam rangka daftar intervensi masalah (DIM) RUU TNI.

Respon Jokowi

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar soal revisi UU TNI/Polri yang mendapat sorotan publik.

Menurut Presiden Jokowi soal revisi UU tersebut sebaiknya ditanyakan kepada DPR dan Kemenkopolhukam.

"Coba ditanyakan ke DPR, tanyakan Kemenkopolhukam," kata Jokowi usai membuka Piala Presiden 2024 di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat pada Jumat (19/7/2024).

Direktur ELSAM, Wahyudi Jafar mengatakan sejumlah pasal yang ada pada RUU itu menjadi sorotan, terutama soal batas usia pensiun TNI dan juga penempatan TNI di jabatan sipil.

Menurut dia, aturan yang menjadi fokus pada UU ini adalah memungkinkan terjadinya kembali Dwifungsi TNI seperti pada masa orde baru.

"Kalau di TNI tentang penambahan jabatan sipil yang bisa diisi oleh TNI, yang kedua terkait dengan perpanjangan usia pensiun," kata Wahyudi saat ditemui awak media usai pertemuan dengan elite PDIP, di Kantor DPP PDIP, Cikini, Kamis, (11/7/2024).

Tidak hanya soal perpanjangan usia pensiun dan penambahan jabatan sipil, yang disoroti dari revisi UU TNI tersebut adalah dihapusnya larangan prajurit TNI terlibat bisnis.

Pandangan Mahfud MD

Mantan Menkopolhukam, Mahfud MD, menanggapi soal revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang RUU TNI soal pencabutan larangan bagi prajurit untuk berbisnis.

Awalnya, Mahfud menyebut tidak banyak mengikuti isu tersebut. Ia mengaku tak membaca rancangan aslinya.

"Saya tidak banyak mengikuti materinya, tapi saya hanya baca di media juga dan saya tidak membaca apa namanya, rancangan aslinya," tutur Mahfud di Jakarta, Minggu (21/7/2024), dilansir YouTube Kompas TV.

Lebih lanjut, Mahfud mempersilakan apa yang akan diatur oleh pemerintah.

Namun, dirinya meyakini bahwa setiap perubahan dalam sebuah rancangan dalam undang-undang akan menimbulkan akibat baru.

Entah akibat-akibat baru yang diinginkan atau yang tidak diinginkan.

"Karena kan saya katakan apa yang mau kau lakukan lakukanlah. Jadi, saya tidak ingin tahu, tetapi yang saya yakini setiap perubahan-perubahan itu akan menimbulkan akibat-akibat baru, mungkin yang diinginkan mungkin yang tidak diinginkan. Nanti kita lihat aja," ucapnya.

Sumber: Kompas.TV/Tribunnews.com