Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) menerima laporan dugaan pelanggaran etik hakim dari keluarga terduga korban penganiayaan, Dini Sera Afrianti.

Hal ini terkait terdakwa Gregorius Ronald Tannur (31) yang merupakan anak dari seorang anggota DPR RI divonis bebas dalam perkara penganiayaan hingga menewaskan perempuan sekaligus pacarnya, Dini Sera Afriyanti (29).

Baca juga: Ronald Tannur Divonis Bebas, Keluarga Korban Laporkan Hakim ke Komisi Yudisial

"KY telah menerima audiensi sekaligus laporan. Laporan tersebut diterima oleh Wakil Ketua KY dan Kepala Biro Investigasi KY," kata Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangannya, pada Senin (29/7/2024).

Mukti mengatakan, laporan tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2015 tentamg Penanganan Masyarakat.

Ia menjelaskan, setelah proses administrasi, KY akan menganalisis dari hasil investigasi, dokumen-dokumen, dan saksi yang ada.

Baca juga: PKB Minta MA dan KY Periksa Hakim PN Surabaya yang Vonis Bebas Ronald Tannur

Setelah itu, katanya, laporan keluarga Dini akan dibawa ke dalam panel untuk diputuskan kelanjutannya.

"Dalam panel itu nanti akan diputuskan, apakah kasus tersebut ditindaklanjuti atau tidak," ucapnya.

Jika ditindaklanjuti, Mukti mengatakan, maka akan dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan majelis hakim PN Surabaya yang bersangkutan.

Mukti mengatakan, saat ini tim investigasi KY telah bekerja. Namun, tambahan data yang didapatkan tim tersebut belum bisa disampaikan ke publik.

"Tambahan-tambahan data yang diterima ini belum bisa kita sampaikan secara terbuka kepada publik, karena sifatnya memang tertutup," jelasnya.

Sementara itu, Mukti mengungkapkan, hingga saat ini, KY belum menerima secara utuh salinan putusan lengkap dari kasus perkara yang diputus PN Surabaya tersebut.

"Sehingga, KY belum bisa mendalami dan mempelajari dari putusan tersebut yang biasa menjadi indikasi-indikasi untik kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim," kata Mukti.

Baca juga: Bertemu Komisi III DPR, Keluarga Dini Minta Ronald Tannur Diadili dan 3 Hakim Segera Ditindak

Sebelumnya, keluarga korban penganiayaan, Dini Sera Afrianti, mendatangi kantor Komisi Yudisial (KY), di Jakarta, pada Senin (29/7/2024).

Pantauan Tribunnews.com, tampak ayahanda dari mendiang Dini, Ujang, bersama adik almarhumah, Alfika, dan kuasa hukum mereka, Dimas Yemahura tiba. Mereka ditemani oleh anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka.

Mereka hendak melaporkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya ke KY imbas vonis bebas yang dijatuhkan terhadap terdakwa kasus dugaan penganiayaan hingga menewaskan, Gregorius Ronald Tannur (GRT).

Kuasa hukum keluarga Dini, Dimas Yemahura, mengatakan langkah mengajukan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim ini mereka lakukan untuk mencari keadilan bagi pihak kelurga korban.

"Kami melaporkan ke KY atas tiga majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT, yang kita tahu bersama sudah diputus bebas," kata Dimas, kepada wartawan di kantor KY, Jakarta, Senin pagi.

"Semoga tiga majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari KY," tambahnya.

Dimas menjelaskan, sejumlah bukti dibawa pihaknya untuk diserahkan ke KY. Misalnya, gambar-gambar yang menunjukkan bahwa pertimbangan hakim yang digunakan dalam mempertimbangkan perkara ini sudah tidak benar.

"Kedua, kami juga membawa bukti-bukti berupa surat dakwaan yang berisi tentang hasil visum yang dikatakan bahwa hasil visum itu tidak menerangkan, (Dini) meninggal karena minum alkohol," jelasnya.

Baca juga: Bertemu Komisi III DPR, Keluarga Dini Minta Ronald Tannur Diadili dan 3 Hakim Segera Ditindak

Selain itu, kata Dimas, barang bukti lainnya, yakni surat dakwaan jaksa yang menyatakan tidak ada niat dari Ronald Tannur untuk membawa Dini ke rumah sakit.

"Dan juga kami menunjukkan di dalam surat dakwaan itu, bahwa tidak ada niat tersangka GRT untuk membawa korban ke rumah sakit, sebauaimana yang dijadikan pertimbangan hakim PN Surabaya," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, putusan hakim PN Surabaya, Erintuah Damanik, yaitu menjatuhi vonis bebas kepada anak dari anggota DPR dari PKB, Edwar Tannur.

Dikutip dari Tribun Jatim, hakim menganggap seluruh dakwaan jaksa gugur lantaran selama persidangan tidak ditemukan bukti yang meyakinkan.

"Sidang telah mempertimbangkan dengan seksama dan tidak menemukan bukti yang meyakinkan terdakwa bersalah seperti yang didakwa," kata hakim pada Rabu (24/7/2024).

Sebelum divonis bebas, sebenarnya jaksa menuntut agar Ronald dihukum 12 tahun penjara atas pembunuhan terhadap Dini.

Hal tersebut berdasarkan dakwaan jaksa yakni menjerat terdakwa dengan Pasal 338 KUHP atau Pasal 351 ayat 3 atau Pasal 359 KUHP dan Pasal 351 ayat 1.

Dalam vonisnya, hakim menganggap Ronald masih melakukan upaya pertolongan terhadap Dini di masa-masa kritis.

Hal itu berdasarkan tindakan terdakwa yang masih membawa korban ke rumah sakit untuk memperoleh perawatan.

Selain itu, hakim juga menganggap tewasnya Dini bukan akibat penganiayaan yang dilakukan Ronald, tetapi karena dampak dari korban yang mengonsumsi minuman keras (miras) saat berkaraoke di Blackhole KTV Club, Surabaya.

Miras itu, kata hakim, mengakibatkan munculnya penyakit tertentu sehingga korban tewas.

"Kematian Dini bukan karena luka dalam pada hatinya. Tetapi, karena ada penyakit lain disebabkan minum-minuman beralkohol saat karaoke sehingga mengakibatkan meninggalnya Dini," kata Erintuah.