Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana buka suara soal pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahwa hubungannya dengan Presiden Jokowi baik baik saja.

Menurut Ari, Presiden Jokowi tetap membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi dengan siapa pun termasuk dengan Megawati.

Baca juga: Moeldoko Sebut Hubungan Jokowi dengan Megawati Baik-baik Saja, Tidak Ada yang Berubah

"Presiden Jokowi tetap membuka komunikasi dan menjaga silaturahmi dengan siapa saja, apalagi silaturahmi dengan Ibu Megawati Soekarnoputri dan Tokoh-tokoh bangsa," kata Ari, Rabu (7/8/2024).

Terkait dengan narasi 3 periode yang selalu dikaitkan dengan Jokowi, Ari mengatakan bahwa Presiden Jokowi patuh pada Konstitusi. Dan, kata dia, perubahan aturan konstitusi ada di MPR buka di Presiden.

"Terkait dengan narasi 3 periode yang selalu dikaitkan dengan Presiden Jokowi, perlu ditegaskan bahwa sejak awal saat wacana itu muncul, sikap Presiden Jokowi sangat jelas, beliau patuh dan taat pada Konstitusi. Kewenangan untuk perubahan konstitusi sepenuhnya domain MPR, bukan ditentukan oleh Presiden," pungkasnya.

Baca juga: Ucapkan Salam Perpisahan ke Jokowi, Luhut: Bapak Kenangan Indah untuk Indonesia

Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Megawati Soekarnoputri, mengatakan bahwa hubungannya dengan Presiden Joko Widodo baik-baik saja.

Hal itu dikatakan Megawati saat memberikan pengarahan dalam acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia.

"Tadi sebelum ke sini, ada yang mengatakan katanya saya tidak (baik-baik) sama Presiden (Jokowi). Loh, enaknya dia bicara kayak begitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Memangnya kenapa?" kata Megawati di Balai Samudera, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Megawati menceritakan bahwa dia dianggap punya hubungan buruk dengan Jokowi karena isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden 3 periode.

"Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan," kata dia.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut masuknya ke ranah konstitusi.

"Saya tahu hukum kok, mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan namanya ranahnya konstitusi," ujar Mega.

Baca juga: Presiden Jokowi Bertolak ke Jateng, Resmikan Pabrik Bahan Anoda Baterai Litium di Kendal

Ketua Umum PDIP itu mengatakan bahwa MPR menjadi pihaknya yang mempunyai sikap soal masa jabatan presiden.

"Karena apa? Karena ketika dari yang namanya presiden seumur hidup, itu waktu reformasi kan diubah Tap MPR," kata dia.
Megawati mengatakan hasil diskusi dengan ahli tata negara, keputusan MPR masih membatasi masa jabatan presiden 2 periode.

"Saya tanya pada ahli tata negara, apakah MPR yang sekarang disamakan dengan ini Tap-nya itu masih berlaku? Yes, ada yang mau nyanggah? Ahli hukum tata negara, ya silakan," tandasnya.