TRIBUNNEWS.COM - Ketua DPP Partai NasDem, Effendi Choirie alias Gus Choi membeberkan historis terbentuknya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Mengutip pernyataan presiden keempat RI sekaligus pendiri PKB, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Gus Choi mengatakan PKB telah dicuri oleh Cak Imin.

Hal itu diungkapkan Gus Choi saat dirinya diundang Pansus PBNU di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2024).

"Lho yang mengatakan itu bukan saya, tapi Gus Dur."

"Kalau Gus Dur yang mengatakan, ya Insya Allah kebenarannya 100 persen," kata Gus Choi, dikutip dari Kompas.com.

Gus Choi menyebut, PKB pun tak akan ada dan menjadi sebesar sekarang tanpa dukungan Nahdlatul Ulama (NU).

Diketahui, Gus Choi adalah eks kader PKB yang dipecat dari PKB karena dianggap berbeda pandangan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Gus Choi dipanggil oleh Pansus PBNU dalam kapasitasnya sebagai kader NU.

Ia mengaku pernah tinggal di Gedung PBNU sejak 1983 dan ikut mengawal reformasi.

Terbentuknya PKB, kata Gus Choi, juga bermula dari Tim Lima yang beranggotakan kader NU.

Sehingga menurut Gus Choi, PKB tidak akan ada tanpa NU atau Gus Dur.

Baca juga: Buntut Pernyataan Lukman Edy di Kantor PBNU, Kini Dilaporkan ke Bareskrim Polri

“Kesimpulannya, PKB tidak akan pernah ada tanpa Gus Dur dan NU atau PBNU, konkretnya begitu,” ujar Gus Choi.

Terkait konflik antara PBNU dan PKB, Gus Choi pun buka suara dalam acara itu.

Gus Choi menilai PBNU berhak mengevaluasi dan mengoreksi PKB.

Meskipun tidak memiliki hubungan struktural, PKB dan PBNU memiliki hubungan historis yang kuat.

“Jadi memang hubungan struktural dengan pengertian tertulis tidak ada, tetapi hubungan yang mengacu lebih dari struktural itu kan hubungan historis, struktural itu kan bermacam-macam, struktural itu kan bisa diubah, tapi kalau historis itu kan enggak bisa diubah."

"Apakah hak evaluasi dan koreksi digunakan oleh PBNU? Itu silakan,” tutur Gus Choi.

Kendati demikian, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk mengusulkan akan dibawa ke mana konflik ini.

"Tetapi sekali lagi, kepada saudara-saudara saya katakan, saya tidak masuk pada wilayah harus diapakan Muhaimin (Ketua Umum PKB), harus melakukan apa terhadap PKB yang sekarang."

"Untuk penilaian itu silakan PBNU yang punya, bukan saya,” ungkap Gus Choi.

Duduk Perkara

Diketahui hubungan antar elite PBNU dan PKB memanas saat PBNU berencana membentuk Tim Lima untuk kembali merebut PKB.

Selain merasa sebagai pemilik sah PKB, PBNU juga menilai, PKB di era kepemimpinan Cak Imin sudah melenceng dari sejarah pendirian partai.

Sebelumnya, PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin dan PBNU di era KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sudah beberapa kali bersinggungan.

Di antaranya, saat PKB menggunakan Mars 1 Abad NU.

Kala itu, PBNU kecewa lantaran penggunaan mars tersebut hanya untuk kepentingan politik PKB menjelang Pemilu 2024.

Menjelang Pemilu 2024 lalu, Gus Yahya juga sempat menyebut bahwa PKB bukan partai yang mempresentasikan NU.

Persoalan keduanya lalu merembet ke persoalan Pansus Angket Haji 2024 di DPR RI.

Gus Yahya merasa tidak ada masalah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Gus Yahya menduga Pansus Angket Haji dibentuk lantaran masalah pribadi antara Cak Imin dengan dirinya.

Ia juga menduga Pansus Angket Haji ini mengincar adik kandungnya, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas.

"Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya. Misalnya gitu. Itu kan masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, Ketua Umum-nya, kebetulan saya, menterinya adik saya. Lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini," ucap Gus Yahya, dikutip dari Kompas.com, Minggu (28/7/2024) lalu.

PKB: PBNU Gila Hormat

Terkait hal itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, pengurus PBNU saat ini tidak menunjukkan etika ulama meski didasari oleh keulamaan.

Pernyataan itu disampaikan Jazilul lantaran PBNU diduga berupaya mengambil alih PKB.

"Disayangkan, organisasi yang di situ membawa didasari keulamaan, ternyata tidak menunjukkan etika keulamaan."

"Mau nyerobot, mau ambil alih (PKB), mau ngambil sesuatu yang bukan haknya, itu pantang bagi ulama. Itu adalah tindakan yang bathil, tindakan yang tidak hak. Kita tidak menduga-duga," ujar Jazilul di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (30/7/2024) dikutip dari Kompas.com.

Jazilul mengatakan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) selaku sosok yang pertama kali menggulirkan rencana perebutan PKB tidak paham konstitusi.

"Kisruh yang disampaikan oleh Gus Ipul itu menunjukkan tidak paham konstitusi, tidak paham tata kelola organisasi, bahkan enggak paham tata krama," ujar Jazilul.

Sehingga, Jazilul meminta PBNU memecat pengurusnya yang telah membuat kisruh antara PKB dan PBNU ini.

Jazilul mengingatkan PBNU sudah melahirkan PKB sebagai alat perjuangan politik.

PKB pun selama ini menjalankan kedaulatan UU Partai Politik, sedangkan PBNU menjalankan UU Ormas.

Itu artinya, PKB dan PBNU berada dalam "kolam" yang berbeda.

Pihaknya pun menekankan, PKB bukanlah badan otonom PBNU.

Untuk itu, menurut Jazilul, lebih baik PBNU fokus mengurus umat, masjid, dan madrasah.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Jayanti Tri Utami)(Kompas.com/Adhyasta Dirgantara/Nirmala Maulana Achmad)