Namun, Pratikno mengatakan keputusan datang atau tidaknya dikembalikan lagi kepada para mantan presiden.

"Tentu saja kalau ada hal-hal yang menyulitkan kami juga terbuka kalau beliau-beliau tidak hadir di IKN tetapi hadir di Jakarta," ujar Pratikno.

Hubungan Megawati-Jokowi

Hasto menyebut hubungan Megawati dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sejatinya memang harus baik-baik saja.

"Jadi, hubungan antara Ibu Megawati Soekarnoputri, beliau saat itu dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, dengan Presiden RI, ya, harus baik-baik."

"Ya, konteksnya hubungan antarlembaga negara memang harus mengedepankan hubungan baik," kata Hasto di Galeri Nasional, Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Hal itu dikatakan Hasto saat merespons perntanyaan awak media soal hubungan Megawati dan Jokowi.

Menurut Hasto, soal kerja sama politik demi memperjuangkan konstitusi selalu akan diutamakan Megawati.

"Sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Mega menjalankan, seluruh keputusan kongres termasuk rekomendasi dari Rakernas ke-V partai."

"Dalam rekomendasi Rakernas V partai sangat jelas bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan, kemudian oleh Rakernas ke-V, setelah mendengar masukan dari DPD dan arus bawah, maka ketua umum hanya melakukan kerja sama politik dan mereka-mereka yamg memperjuangkan konstitusi, demokrasi, dan juga Trisakti Bung Karno," ujar Hasto.

Sementara itu, Megawati mengungkap hubungannya dengan Jokowi dalam keadaan baik-baik saja.

Pernyataan itu disampaikan Megawati saat menghadiri acara penyerahan duplikat bendera pusaka kepada semua kepala daerah se-Indonesia di Balai Samudera, Jakarta, Senin (5/8/2024).

"Tadi sebelum ke sini, ada siapa itu, ndak tahu ngomong, yang namanya apa, mengatakan katanya saya tidak (akur) sama Presiden."

"Loh, enaknya loh dia ngomong kayak gitu. Saya sama Presiden baik-baik saja. Emangnya kenapa?" kata Megawati.

Megawati bercerita bahwa dia disebut punya hubungan buruk dengan Jokowi karena isu perpanjangan masa jabatan presiden dan wacana presiden tiga periode.

Megawati mengatakan hal tersebut merupakan wilayah tata negara.

"Hanya karena saya dikatakan, karena saya tidak mau ketika diminta 3 periode atau karena saya katanya tidak mau perpanjangan."

"Loh, saya tahu hukum, kok, mana yang ahli hukum angkat tangan? Itu kan namanya ranahnya konstitusi," ujar Megawati.

(Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani/Fersianus Waku/Fransiskus Adhiyuda Prasetia)