TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga menjadi sosok berpengaruh dalam keputusan Airlangga Hartarto mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Airlangga menyatakan mundur dari posisi Ketua Umum Partai Golkar per 10 Agustus 2024.

Alasannya, Airlangga ingin menjaga keutuhan partai dan dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan.

"Untuk menjaga keutuhan partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat," terangnya dalam video pernyataan, Minggu (11/8/2024).

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin menilai mundurnya Airlangga tak lepas dari manuver Jokowi.

"Kelihatannya Jokowi yang ingin bermanuver di akhir masa jabatannya untuk menguasai Golkar," ungkap Ujang, Senin (12/8/2024).

Ujang meyakini sosok yang nantinya mengganti Airlangga adalah kader Golkar yang merupakan kepercayaan Jokowi.

Kendati demikian, ia juga membuka kemungkinan bahwa pihak yang mencoba mengintervensi Golkar bukanlah Jokowi.

Namun, Ujang lebih condong pada dugaan pihak penguasa yang sedang menggunakan berbagai cara untuk mengambil alih Golkar.

Caranya, lewat tangan orang lain dengan mendorong agar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) maupun tekanan secara hukum.

"Tidak ada asap juga tidak ada api. Tidak akan mengundurkan diri kalau tidak ada masalah, problem, tekanan," tuturnya.

Baca juga: Pengamat sebut Jokowi Bisa Saja Utus Orang Jadi Ketua Umum Partai Golkar

Istana Membantah

Sementara itu, Istana menegaskan pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketum Golkar merupakan urusan pribadinya.

Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan hal itu tidak ada kaitannya dengan Presiden Jokowi.

"Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan atau hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar."