Pertama, Airlangga disebut ingin fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian.

Kedua, Airlangga disebut ingin menjaga stabilitas transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke pemerintahan presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Masa transisi pemerintahan ya, karena banyak sekali program-program yang disiapkan sebagai program lanjutan," jelas Doli.

Doli juga membantah mundurnya Airlangga dari jabatan terkait kasus hukum.

Ia menegaskan, Airlangga mundur karena alasan pribadi.

"Enggak lah (tersangkut kasus hukum), apa yang saya dengar yang disampaikan oleh Pak Airlangga kepada saya dan beberapa teman tadi ada 3 -4 orang yang dipanggil itu, ya ini lebih pada masalah pribadi Pak Airlangga," kata Doli.

Baca juga: Airlangga Mundur, Jokowi Diminta Jadi Ketum Golkar oleh Anggota Dewan Pakar

Istana Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nama Jokowi turut terseret dalam mundurnya Airlangga sebagai Ketum Golkar.

Jokowi disebut-sebut ingin menguasai Partai Golkar hingga mendesak Airlangga mundur.

Namun, tudingan tersebut langsung dibantah Istana.

Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membantah Jokowi cawe-cawe dalam hal itu.

Ia mengatakan, keputusan untuk mundur dari Ketum Partai Golkar merupakan hak dan pilihan pribadi Airlangga.

"Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan/hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar," ujar Ari, Senin (12/8/2024).

"Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden."

Meski telah mundur dari jabatan Ketum Partai Golkar, Airlangga dipastikan akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Menko Bidang Perekonomian.

"Dari semalam sampai hari ini beliau mendampingi Bapak Presiden di Ibu Kota Nusantara," tandasnya.

(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Igman Ibrahim/Fransiskus Adiyudha) (Kompas.com)