TRIBUNNEWS.COM - Beredar isu akan terjadi reshuffle di Kabinet Indonesia Maju.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan mencopot Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya.

Jokowi juga kabarnya akan melakukan reshuffle kepada dua menteri lain, sehingga total ada empat posisi yang akan diganti.

Adapun Yasonna merupakan politikus PDIP, sedangkan Siti Nurbaya adalah politikus Partai NasDem.

Lantas seperti apa respons PDIP dan Partai NasDem menanggapi isu ini? Berikut pernyataan yang disampaikan oleh kedua pihak tersebut.

PDIP

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, mengomentari isu Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle terhadap menteri dari PDIP.

Hasto menyebut partai berlambang banteng moncong putih ini menghormati keputusan Jokowi.

“Kita menghormati hak prerogatif dari presiden,” kata Hasto di DPP PDIP Perjuangan, Rabu (14/8/2024).

Hasto kemudian menyebut kader PDIP yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju tak pernah aneh-aneh.

“Sejak awal kita kan enggak pernah neko-neko,” ucap politikus asal Yogyakarta itu.

Baca juga: Tanggapi Isu Reshuffle Kabinet, Hasto: Kita Hormati Hak Prerogatif Presiden

Ia juga memastikan pihaknya bisa bekerja sama dengan partai politik (parpol) lain dan tak pernah melakukan tekanan.

“Kami bisa bekerja sama dengan partai politik. Kami enggak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu,” ungkapnya.

NasDem

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, merespons santai soal kabar yang beredar jika menteri dari NasDem bakal terkena reshuffle kabinet. 

Mantan politikus Partai Golkar ini mengaku belum tahu adanya isu reshuffle kabinet.

"Tapi, bagaimanapun kita tahu kalau presiden mempunyai hak prerogatif untuk itu, apa pun yang beliau lakukan itu hak yang melekat," kata Surya Paloh di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia menegaskan reshuffle kabinet adalah hak prerogatif Presiden Jokowi selaku kepala negara dan pemerintahan.

Menurutnya, Jokowi pasti mempertimbangkan dengan baik terkait masalah ini.

"Tentu beliau akan mempertimbangkan baik-baik, kita tetap berpikir seperti yang saya katakan tadi mengedepankan positive thinking kita yang jelas tantangan kehidupan kebangsaan kita semakin besar," ucapnya.

Istana Membantah Isu Reshuffle Kabinet

Sementara itu, Istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, membantah bahwa Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

"Tidak ada rencana/tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yang beredar," kata Ari, Rabu.

Menurutnya, seperti yang disampaikan Jokowi, reshuffle adalah hak prerogatif presiden. Hal tersebut dapat dilakukan apabila diperlukan.

"Seperti yang telah disampaikan Bapak Presiden ke media, 13 Agustus 2024 di IKN, bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif presiden yang dapat dipergunakan jika diperlukan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, menurut Jokowi, perombakan kabinet bisa saja dilakukan apabila diperlukan.

"Ya, kalau diperlukan," kata Jokowi di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Beredar kabar Jokowi akan merombak empat menteri di mana dua di antaranya berasal dari parpol.

Eks Wali Kota Solo itu mengatakan bahwa dirinya memiliki hak prerogatif untuk merombak kabinet.

Presiden Jokowi kembali mengatakan bahwa perombakan tersebut dilakukan apabila diperlukan.

"Kalau diperlukan. Saya kan sudah ngomong dari dulu. Kalau diperlukan. Saya punya hak prerogatif," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Deni/Reza/Taufik)