Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kepala PPATK Pertama Yunus Husein Jadi Saksi Ahli Kasus Pencucian Uang Hakim Agung Gazalba Saleh

Yunus dihadirkan sebagai saksi ahli untuk menerangkan soal TPPU dalam persidangan Kamis (15/8/2024) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Penulis: Ashri Fadilla
Editor: Dewi Agustina
zoom-in Kepala PPATK Pertama Yunus Husein Jadi Saksi Ahli Kasus Pencucian Uang Hakim Agung Gazalba Saleh
Tribunnews.com/Ashri Fadilla
Terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (mengenakan topi dan masker) dan saksi ahli Kepala PPATK pertama, Yunus Husein dalam persidangan Kamis (15/8/2024) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. 

Adapun dalam perkara ini, jaksa penuntut umum KPK telah mendakwa Hakim Agung nonaktif, Gazalba Saleh terkait gratifikasi 18.000 dolar Singapura dari pihak beperkara, Jawahirul Fuad.

Terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (mengenakan topi dan masker) dan saksi ahli Kepala PPATK pertama, Yunus Husein dalam persidangan Kamis (15/8/2024) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.
Terdakwa Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh (mengenakan topi dan masker) dan saksi ahli Kepala PPATK pertama, Yunus Husein dalam persidangan Kamis (15/8/2024) di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. (Tribunnews.com/Ashri Fadilla)

Jawahirul Fuad sendiri diketahui menggunakan jasa bantuan hukum Ahmad Riyad sebagai pengacara.

Selain itu, Gazalba Saleh juga didakwa menerima SGD 1.128.000, USD 181.100, dan Rp 9.429.600.000 dari pengurusan perkara-perkara lainnya di lingkungan MA.

Total nilai penerimaan gratifikasi dan TPPU yang dilakukan Gazalba Saleh senilai Rp 25.914.133.305 (Dua puluh lima miliar lebih).

"Bahwa terdakwa sebagai Hakim Agung Mahkamah Agung RI, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, telah menerima gratifikasi sebesar 18.000 dolar Singapura sebagaimana dakwaan kesatu dan penerimaan lain berupa 1.128.000 dolar Singapura, 181.100 dolar Amerika serta Rp 9.429.600.000,00," kata jaksa KPK dalam dakwaannya.

Akibat perbuatannya, dia dijerat Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian Hakim Agung itu juga diduga menyamarkan hasil tindak pidana korupsinya, sehingga turut dijerat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Berita Rekomendasi

Dalam dakwaan TPPU, Gazalba Saleh dijerat Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas