TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Organ relawan Pro Jokowi atau Projo mempersilakan PDI Perjuangan (PDIP) menyelesaikan masalah internal tanpa melibatkan pihak lain.

Hal itu disampaikan Ormas pendukung Presiden Joko Widodo tersebut menanggapi tuduhan dari elite PDIP bahwa Jokowi mengincar kursi ketua umum partai dalam kongres pada awal 2025.

“Silakan Bu Mega menjadi ketua umum lagi. Ini kan hajat internal PDIP. Pak Jokowi tidak ikut-ikutan,” kata Bendahara Umum DPP Projo Panel Barus pada Sabtu (17/8/2024).

Menurut Panel, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak perlu menggunakan nama Jokowi agar Megawati Soekarnoputri mulus menjabat lagi sebagai ketua umum.

Sebelumnya, Hasto mengatakan Jokowi mengincar kursi Ketua Umum PDIP.

Dia menyebut informasi itu diperoleh dari seorang menteri yang identitasnya dirahasiakan.

Tudingan Hasto itu muncul setelah Megawati melontarkan pernyataan seputar posisi ketua umum di partainya.

Panel menjelaskan bahwa Megawati adalah tokoh sentral yang berjasa dan tidak ada tandingannya di PDIP.

Setelah terpilih dalam kongres pada 2025, Megawati bakal memimpin selama 36 tahun hingga 2030.

“Beliau juga tercatat dalam sejarah politik Indonesia telah ikut melawan penguasa otoriter Soeharto yang memimpin Orba selama 32 tahun,“ ujar Panel Barus.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Megawati soal Isu Ambil Alih PDIP, Cak Imin Singgung Nasib Mirip PKB

Dia menuturkan dengan kaliber politik Megawati seperti itu mestinya para elite PDIP percaya diri mampu mengamankan kursi ketua umum untuk Megawati.

Maka tidak perlu menyeret-nyeret Jokowi agar Megawati terpilih kembali.

Apalagi ketika kongres digelar, Jokowi sudah tidak menjabat Presiden RI.

Panel justru khawatir manuver politik semacam itu bisa memunculkan kesan PDIP sedang tidak solid, sehingga perlu diciptakan musuh bersama.

“Ini seolah mau nakut-nakutin kader, awas lo Jokowi mau ngrebut kursi ketua umum. Enggak usah gitu-gitu amat, Mas Hasto,“ ujar Panel berseloroh.

Baca juga: Megawati Tegaskan Siap Menjadi Ketua Umum PDIP Lagi

Dia menyatakan Projo sangat memahami kedaulatan partai termasuk dalam menata organisasi dan regenerasi.

Pada akhirnya publik yang akan menilai apakah sebuah organisasi telah mengikuti perkembangan zaman sesuai harapan rakyat pemilih.

“Gitu Mas Hasto, jangan khawatir. Semoga jadi sekjen lagi," cetus Panel Barus.