Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Maruf Amin meyakini polemik antara Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bakal rampung.

Maruf Amin mengatakan konflik merupakan hal biasa di PBNU.

"Ya saya kira itu nanti bisa diselesaikan. Biasa dia itu suka gegeran, akhirnya ger geran," kata Maruf Amin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Sabtu (17/8/2024).

Maruf Amin juga menyampaikan pesan kepada PKB yang akan menggelar Muktamar pada 24-25 Agustus 2024.

"Ya saya kira PKB partai yang berdaulat dan saya berterima kasih dan sangat apresiasi," ujar dia.

Ia mendukung dan berharap Muktamar ke-6 PKB berjalan baik dan menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk kehidupan bangsa.

Baca juga: Temui Wapres Maruf Amin, Cak Imin Lapor Ada Keinginan PBNU Intervensi PKB

Namun, Maruf Amin mengaku tidak bisa hadir dalam Muktamar ke-6 PKB itu.

"Saya men-support supaya muktamarnya berhasil, berjalan baik, PKB itu kan salah satu partai yang memang perannya di dalam kehidupan berbangsa ini mempersatukan," ucap Maruf Amin.

Sebelumnya, Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar melapor kepada Maruf Amin, bahwa ada keinginan PBNU mengintervensi PKB.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Cak Imin itu, saat bertemu Maruf Amin di Rumah Dinas Wapres RI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Baca juga: Dorong Konflik PKB-PBNU Mereda, Tokoh Muhammadiyah Minta Para Kiai Dihormati 

"Kita juga melaporkan bahwa ada keinginan intervensi dari PBNU. Beliau sampaikan 'ya semua harus taat konstitusi Karena PBNU dan PKB dua organisasi yang berbeda, satunya organisasi politik, satunya organisasi kemasyarakatan'," kata Cak Imin.

Pada momen itu, Cak Imin berharap PBNU taat konstitusi.

Sebab, PBNU dan PKB adalah dua entitas yang berbeda.

"Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi. Yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas," ujar Cak Imin.

Lebih lanjut, Cak Imin menghormati PBNU dan menghargai masukan-masukan demi perbaikan PKB ke depan.

Namun, dia kembali menegaskan bahwa PBNU dan PKB merupakan dua organisasi yang berbeda.

"Saya menghormati PBNU, masukan-masukan yang saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah," ucapnya.

"Tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional. masing-masing dijamin oleh konstitusi negara," ucapnya.

Sebagaimana diketahui konflik terbuka antara PBNU dan PKB mencuat.

Terbaru, PBNU melakukan pemanggilan terhadap pimpinan DPP PKB yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk melakukan evaluasi terhadap PKB.

Pasalnya, PBNU menganggap ada permasalahan di tubuh PKB termasuk soal banyaknya anggota Dewan Syuro PKB di daerah yang mengeluhkan kepimpinan partai saat ini.

Konflik tersebut tampak menyeruak ke publik dalam sejumlah momentum di antaranya saat tahapan Pilpres 2024 dan pembentukan Pansus Haji DPR.

Konflik terbuka tersebut ditandai dengan pernyataan-pernyataan dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan jajarannya serta Muhaimin Iskandar atau Cak Imin serta jajarannya baik di media sosial maupun media massa.

Terkini, PBNU telah membentuk tim yang disebut Panitia Khusus (Pansus) PKB.

Tim berisi jajaran pengurus struktural PBNU itu disebut-sebut dibentuk untuk mengkaji dan mengharmonisasi hubungan antara PBNU dan PKB selama ini.

Tim tersebut juga telah meminta keterangan dari sejumlah mantan pengurus PKB dan tokoh yang pernah berkecimpung di PKB.

Sejumlah tokoh juga telah menyampaikan pendapat mereka terkait konflik PBNU dan PKB, satu di antaranya Wakil Presiden Maruf Amin.