Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Wacana Angkatan Siber TNI Diangkat Lagi, TB Hasanuddin: Istilahnya Bukan Angkatan, Tapi Lembaga

TB Hasanuddin memandang untuk membentuk lembaga sibernya, TNI dapat mengembangkannya dari satuan-satuan siber yang dimiliki TNI. 

Penulis: Gita Irawan
Editor: Acos Abdul Qodir
zoom-in Wacana Angkatan Siber TNI Diangkat Lagi, TB Hasanuddin: Istilahnya Bukan Angkatan, Tapi Lembaga
DOK. DPR RI
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin saat mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023). 

Hal itu disampaikannya kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat pada Sabtu (17/8/2024).

"Matra siber ya, saya kira itu bagus, apalagi kemarin ancaman sudah kita rasakan waktu peretasan. Kita kaji lebih lanjut," kata Hadi.

Kajian Lemhannas

Gubernur Lemhannas periode 21 Februari 2022 sampai 16 Oktober 2023, Andi Widjajanto pernah berbicara terkait peta jalan penguatan kemampuan siber TNI.




Menanggapi pertanyaan wartawan terkait usulan Angkatan Siber TNI, ia mengatakan Angkatan Siber TNI mungkin akan dibuat tidak dalam waktu dekat.

Baca juga: BPIP Bantah Ganti Paskibraka Pembawa Baki di Detik-detik Terakhir Dipicu Polemik Jilbab

Namun demikian, lanjut dia, hal yang bisa dilakukan dalam jangka pendek adalah meningkatkan pangkat satu tingkat para Perwira TNI yang memimpin satuan-satuan siber TNI.

Hal tersebut disampaikannya saat Konferensi Pers Gubernur Lemhannas RI Tahun 2023: "Menuju Kematangan Demokrasi Indonesia" di kantor Lemhannas RI Jakarta pada Senin (18/9/2023).

"Kemungkinan untuk membuat angkatan siber-nya masih lama. Tapi mungkin yang terdekat adalah dari satuan-satuan siber yang hari ini (dipimpin Perwira TNI) bintang 1, bisa kemudian jadi bintang 2, lalu kemudian kita bisa membuat semacam Komando Gabungan siber yang (dipimpin Perwira TNI) bintang 3," kata dia.

BERITA TERKAIT

"Habis itu dievaluasi lagi apakah dibutuhkan pembentukan angkatan khusus seperti yang diciptakan di Singapura 28 Oktober 2022. Peta jalan itu sedang kami siapkan, tentunya pengambil keputusan bukan di Lemhannas, tetapi kami sampaikan ke Bapak Presiden untuk dikaji lebih lanjut untuk kebijakan operasional," sambung dia.

Ia menjelaskan, dalam kajian-kajian skenario geopolitik, Lemhannas menemukan ancaman utama untuk Indonesia ke depan bukanlah satu negara tertentu atau negara X menyerang Indonesia.

Bukan misalnya, kata dia, negara X berniat menguasai Natuna sebagai bagian dari wilayahnya atau ingin menguasai Papua sebagai bagian dari wilayahnya.

"Ancaman utama bagi Indonesia ke depan adalah pertarungan antara Amerika Serikat dengan China, yang kemudian berpengaruh ke Indonesia. Perang antara AS dan China, apakah karena Taiwan, apakah karena Laut China Selatan, apakah karena freedoom of navigation, yang kemudian berpengaruh ke Indonesia," kata Andi.

"Perangnya bukan tentang Indonesia. Seperti dulu 1942 perangnya antara Jepang dan AS di Pasifik. Desember 1941 Jepang menyerang Pearl Harbour, pada Maret 1942 karena Jepang membutuhkan energi, membutuhkan minyak, Jepang masuk Balikpapan," sambung Andi.

Baca juga: Usman Kansong Sudah Sampaikan ke Menkominfo Mau Mundur dari Dirjen IKP Sejak Pekan Lalu

Saat perang antara AS dengan China terjadi, kata Andi, maka serangan pertama yang akan dilakukan terhadap Indonesia adalah serangan siber apabila mereka ingin menguasai beberapa titik strategis Indonesia sebagai lompatan logistik.

Kemudian, lanjut dia, bila mereka ingin mengokupasi suatu titik di Indonesia maka serangan pertama yang mereka akan lakukan pasti serangan udara.

Halaman
1234
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas