Respons PDIP

Politisi PDIP, Mohammad Guntur Romli mengecam putusan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang mengubah putusan MK terkait ambang batas pencalonan di Pilkada.

Guntur Romli menegaskan seharusnya putusan MK bersifat final dan mengikat.

Dia menegaskan partainya akan mengawal terus putusan MK ini demi kedaulatan rakyat.

Fraksi PDIP menegaskan, akan membuat nota penolakan atas keputusan Baleg DPR RI terhadap Revisi UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PDIP TB Hasanuddin yang menyebut kalau pihaknya akan terus berjuang sebagaimana mengikuti azaz dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut dia, apa yang sudah diputus oleh MK RI pada sidang kemarin terhadap gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora harus diikuti dan dipatuhi.

Partai Buruh Bakal Demo Besar-besaran

Partai Buruh bakal melakukan aksi demo besar-besaran untuk mendesak DPR tidak menentang Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pencalonan pilkada.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam lampiran instruksi arahannya mengatakan aksi ini bakal berlangsung pada Kamis (22/8/2024) dan Jumat (23/8/2024)

Untuk hari Kamis, demo bakal dilakukan di kawasan Gedung DPR RI. Sementara pada Jumat, demo direncanakan berlangsung di Kantor KPU RI.

Ada dua tuntutan aksi yang bakal dibawa turun ke jalan oleh Partai Buruh:

Pertama mendesak DPR RI untuk tidak melawan dan mengubah Putusan MK.

Sedangkan, tuntutan kedua adalah mendesak KPU paling lambat tanggal 23 Agustus mendatang sudah mengeluarkan Peraturan KPU sesuai Putusan MK Nomor 60.

Said Iqbal mengklaim jumlah perserta aksi yang bakal turun ke jalan pada besok hari ialah sebanyak 2000 orang yang terdiri atas 11 Inisiator Partai Buruh serta seluruh pengurus Executive Committee (Exco) Partai Buruh dan anggota.

Selain itu Partai Buruh juga mengajak masyarakat untuk turut ikut pada aksi mendatang melalui unggahan media sosial resminya.(*)