Megawati Ogah Dukung Anies di Pilgub Jakarta, DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada
Dasco mengatakan DPR sudah sepakat mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan Pilkada 2024.
Editor: Muhammad Zulfikar
![Megawati Ogah Dukung Anies di Pilgub Jakarta, DPR Batal Sahkan Revisi UU Pilkada](https://asset-2.tstatic.net/tribunnews/foto/bank/images/mega-dan-dasco-kolaseeeee.jpg)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berikut ini sejumlah isu politik terkini yang tengah menjadi perbincanganpada Kamis (22/8/2024).
Dua isu yang menarik perhatian adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang memberi sinyal tolak usung Anies Baswedan di Pilkada dan DPR yang batal mengesahkan Revisi UU Pilkada.
Baca juga: Megawati Ogah Dukung Anies Baswedan, Qodari: Ahok Lah karena Kader PDI Perjuangan
Dalam pidato pengumuman pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Megawati Soekarnoputri menyinggung desakan dari berbagai pihak untuk mendukung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024.
Megawati heran dengan adanya sekelompok orang yang menamakan diri sebagai "Satgas Hitam" mendatangi markas PDIP.
Satgas ini mendorong Anies Baswedan didukung PDIP.
Baca juga: Megawati Ingatkan Elite Jangan Mabuk Kekuasaan, Jangan Bikin Aturan Sendiri
Dia lalu bertanya kepada Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun.
"Eh enak aja ya ngapain gua suruh dukung Pak Anies. Dia bener nih kalau mau sama PDIP? Kalau mau sama PDIP jangan gitu dong. Mau gak nurut?" ujar Megawati di DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (22/8/2024).
Megawati menilai tidak semudah itu mendapat dukungan dari PDIP.
Dia lalu mempertanyakan ke mana saja selama ini, baru muncul ketika butuh dukungan.
"Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya lalu kamu ke mana kemarin sore. Mbok jangan gitu dong," jelasnya.
Megawati Soekarnoputri pun meminta agar hak rakyat untuk memilih pemimpinnya diberikan dengan seluas-luasnya, tanpa ada upaya menghambat dan mengatur-atur sesuai keinginan diri sendiri dengan cara melawan aturan Konstitusi yakni Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
Megawati merasa gelisah dengan dinamika politik belakangan ini.
Sebab dia menilai ideologi Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia seharusnya menjadi landasan terpenting di dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara.
Namun di dalam praktiknya, wajah kekuasaan kini lebih dominan ditampilkan daripada wataknya yang membangun peradaban.