Tes itu sebelumnya diikuti oleh 230 Capim dan 130 calon Dewas. Dari seluruh peserta itu sebanyak 40 orang peserta Capim dan 40 peserta calon Dewas dinyatakan lulus tes tertulis.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh di Gedung Sekretariat Negara pada Kamis (8/8/2024).

"Dari jumlah peserta Tes Tertulis tersebut, yang dinyatakan lulus masing-masing sebanyak 40 orang calon pimpinan KPK dan sebanyak 40 orang calon Dewan Pengawas KPK," kata Yusuf.

Baca juga: Soroti Komposisi Peserta Seleksi Capim KPK, ICW: Jangan Sampai Ada Loyalis Ganda

Para peserta yang lulus diumumkan melalui website Kementerian Sekretariat Negara.

Yusuf mengatakan bahwa para peserta seleksi yang lulus tes tertulis, selanjutnya akan mengikuti tahapan penilaian profil atau profil assessment.

"Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu Profile Assesment, yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024," katanya.

Ia mengatakan Panitia Seleksi mengharapkan tanggapan dari masyarakat terhadap nama-nama peserta seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang dinyatakan lulus.

Reputasi KPK Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi

Diberitakan sebelumnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia turun empat poin dari tahun sebelumnya atau rahun 2021. IPK Indonesia pada tahun 2022 tercatat berada di angka 34. Karena itu Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara yang dilibatkan.

Turunnya skor IPK Indonesia pada tahun 2022 dinilai sebagai yang terburuk sepanjang reformasi.

Hal itu disampaikan Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko dalam jumpa pers di Pullman Hotel, Jakarta Pusat pada Selasa (31/1/2023)

"CPI (Corruption Perceptions Index) Indonesia 2022 kita berada di 34, rangking 110. Dibanding tahun lalu, turun empat poin dan turun 14 rangking-nya," kata dia.

Skor IPK Indonesia di 2022 itu disebut setara dengan negara-negara seperti Bosnia-Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, dan Sierra Leone. Sementara di level ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura dengan IPK 83, Malaysia 47, Timor Leste dan Vietnam 42, dan Thailand 36.

Ia mengatakan Indonesia hanya mampu menaikkan skor IPK sebanyak dua poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012.

Situasi itu, kata dia, memperlihatkan respons terhadap praktik korupsi masih berjalan lambat bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan nyata dari para pemangku kepentingan.