Ia mengatakan capaian tersebut adalah hasil dari kolaborasi yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan komunitas lokal, institusi akademik, dan mitra internasional.

Kementerian ATR/BPN, kata dia, juga telah bekerja sama dengan sejumlah universitas di antaranya Universitas Andalah dan Universitas Hasanuddin guna memastikan upaya mereka didasarkan pada penelitian, nilai-nilai adat istiadat, serta tepat sasaran untuk kebutuhan masyarakat lokal.

"Dalam jangka panjang, kami akan memastikan seluruh tanah ulayat di Indonesia akan disertifikasi guna melindungi tanah ulayat mereka dan masyarakat yang benar-benar berhak atasnya," kata dia.

Konferensi Internasional yang diselenggarakan pada 4 sampai 7 September di Kota Bandung itu mengangkat tema “Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries: Socialization of Ulayat Land in Indonesia".

Gelaran itu diikuti oleh para delegasi dari pemerintah berbagai negara yang juga menaruh perhatian terhadap tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, di antaranya Thailand, Malaysia, Timor Leste, Laos, dan Filipina.

Acara juga diikuti berbagai Civil Society Organization (CSO) internasional yang juga turut memperjuangkan hak-hak Masyarakat Hukum Adat terutama yang terkait kepemilikan tanah di antaranya World Resources Institute (WRI) Global, Lincoln Institute, Food and Agricultural Organization (FAO), World Bank.

Selain itu hadir pula perwakilan pemerintah daerah serta perwakilan dari sejumlah kampus di Indonesia.