Ia menjelaskan di antaranya dengan keterbatasan tanah yang ada dikaitkan dengan potensi konflik agraria.

Kebutuhan akan lahan, kata dia, jika dibandingkan dengan terbatasnya lahan yang ada membuat potensi konflik agraria meningkat.

Hal tersebut, kata dia, terkonfirmasi dengan data yang disampaikan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto terkait dengan dominannya aduan terkait sengketa pertahanan yang masuk ke Kemenko Polhukam.

Sengketa agraria yang dimaksud baik itu sengketa antara warga dengan warga, warga dengan korporasi, warga dengan negara, bahkan dengan TNI.

AHY kemudian menjelaskan kaitan hal tersebut dengan kemiskinan struktural.

Menurutnya, salah satu faktor penyebab terjadinya kemiskinan struktural adalah ketika seseorang yang tidak memiliki aset dalam hal ini tanah tidak bisa mewariskan tanahnya ke anak cucu keturunannya.

"Makanya kita berharap dengan kebijakan dan program-program reforma agraria di mana kita juga berupaya untuk melakukan yang namanya meredistribusi tanah. Tanah negara ini," kata dia.

"Ada tanah-tanah terlantar. Ada yang tadinya digunakan oleh perusahan untuk HGU, tapi sudah tidak lagi berproduksi, tidak lagi aktif, maka dikonsolidasikan oleh negara dalam hal ini Kementerian ATR BPN kemudian kita tata lagi, dan kita bagikan itu kepada masyarakat yang tidak punya tanah," sambung dia.

Baca juga: Buka Konferensi Internasional, Menteri AHY Sebut 24 Sertifikat HPL Tanah Ulayat Telah Diterbitkan

AHY kemudian berbicara tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup agar bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Ia lantas mengungkapkan data sebuah survei terhadap negara-negara di Eropa Barat yang menunjukkan negara-negara tersebut lebih mendahulukan perlindungan lingkungan hidup mereka ketimbang ekonomi.

AHY kemudian menjelaskan tentang kampanye besar-besaran dunia tentang agenda net zero emission guna mengurangi jejak karbon yang diciptakan dari pembangunan.

"Itulah mengapa kita diwanti-wanti agar jangan sampai meleset menyusun strategi dan kebijakannya. Karena penduduk kita banyak," kata dia.

AHY kemudian mengutip pernyataan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Periode 2024-2029 Prabowo Subianto terkait pentingnya pertahanan guna melindungi segala kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia.

"Jika TNI kita lemah, maka siap-siaplah kekayaan alam tadi dirampas oleh mereka yang berhak, termasuk pihak asing. Ini mendasar. Ini amanah konstitusi yang sampai kapanpun akan relevan dan bahkan semakin relevan," kata dia.