Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Menpora Harap UU Keolahragaan Direvisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran Buntut Amburadulnya PON 2024

Menpora berharap UU Keolahragaan direvisi di pemerintahan Prabowo-Gibran buntut amburadulnya penyelenggaraan PON 2024 di Aceh dan Sumut.

Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Sri Juliati
zoom-in Menpora Harap UU Keolahragaan Direvisi di Pemerintahan Prabowo-Gibran Buntut Amburadulnya PON 2024
Tribunnews.com/Taufik Ismail
Menpora Dito Ariotedjo. Menpora berharap UU Keolahragaan direvisi di pemerintahan Prabowo-Gibran buntut amburadulnya penyelenggaraan PON 2024 di Aceh dan Sumut. 

Meski menurutnya pembangunan venue adalah wewenang pemerintah daerah, Dito menegaskan pihaknya tidak lagi melihat hal tersebut sebagai batasan untuk melakukan penyelidikan.

"Ada beberapa titik di mana venue olahraganya itu sudah selesai, tapi memang venue pendukungnya beberapa ada yang belum 100 persen."

"Sebenarnya itu porsinya APBD atau daerah, tetapi di sini kita sudah tidak melihat siapa tugas siapa," ujar Dito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu (11/9/2024), dikutip dari Kompas.com.

Setelah memperoleh laporan adanya venue yang belum rampung, Dito mengatakan pihaknya langsung mencari solusi bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Yang terkait kemarin, venue voli (belum selesai dibangun), di mana setelah kita dapat laporan pertama, kami langsung bersama PUPR mencari solusi langsung dibangun, dipercepat prosesnya karena hal ini beberapa keluhan masyarakat," ujar Dito.

Di sisi lain, kata Dito, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya telah memerintahkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) yang beranggotakan penegak hukum untuk memonitor tata kelola penyelenggaraan PON 2024.

Baca juga: PB PON Aceh-Sumut Tambah Armada dan Tenaga untuk Melancarkan Distribusi Konsumsi buat Para Atlet

Adapun Kepala Satgas tersebut adalah Wakil Jaksa Agung, Feri Wibisono.

BERITA REKOMENDASI

Kini, Dito mengungkapkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kejagung dan Bareskrim untuk melakukan pengusutan dugaan penyelewengan dalam penyelenggaraan PON 2024.

"Kami sudah melaporkan dan juga koordinasi ke Kejaksaan Agung di Jamintel dan juga Bareskrim Polri untuk menelusuri dan memastikan ini yang namanya pengerjaan ini harus sesuai spek dan 100 persen harus sesuai yang dibutuhkan dan pastinya harus sesuai kontrak juga," tuturnya.

Politisi Golkar ini juga meminta masyarakat untuk melapor jika memang menemukan penyelewengan.

"Jadi ini kami ingin memberikan informasi kepada masyarakat memang kalau jika ada keluhan, kami terbuka dan kami akan menindak tegas," tuturnya.

Sementara dilansir laman Polri, Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa, menuturkan pihaknya bakal terbang ke Aceh dan Sumut untuk mendalami laporan dari Dito pada Jumat (13/9/2024) besok.


"Tim Satgas dari Mabes, hari Jumat (13 September 2024) menuju ke lokasi PON XXI," ujar Arief pada Kamis (12/9/2024).

"Di antaranya untuk memberikan pendampingan Kemenpora dan mendalami hal yang dilaporkan," sambungnya.

Sebagai informasi, PON XXI 2024 yang digelar di Aceh dan Sumut berlangsung pada 9-20 September 2024, dengan partisipasi lebih dari 12.000 atlet dan ribuan ofisial.

Di Aceh, tercatat 6.287 atlet dan 3.158 ofisial, sementara di Sumut, 6.618 atlet serta 3.320 ofisial turut ambil bagian dalam kompetisi ini.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Abdul Majid)(Kompas.com/Kiki Safitri)

 

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di

Wiki Terkait

© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas