TRIBUNNEWS.COM - Akses menuju venue olahraga pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh-Sumatera Utara (Sumut) masih belum rampung.

Atas hal tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyampaikan permintaan maaf karena keterlambatan penyelesaian itu.

"Ini memang saya harus mohon maaf mungkin ini ada koordinasi yang sangat besar dan agak delay waktunya," ucap Dito di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Namun, Dito memastikan bahwa venue olahraga yang tersebar di Aceh-Sumut itu sudah hampir rampung 100 persen.

Hanya saja, ia mengakui bahwa akses menuju venue-venue tersebut banyak yang belum rampung.

"Tapi memang yang beredar di masyarakat ini kami melihat banyak sekali ada beberapa yang aksesnya yang belum selesai," ucap politikus Partai Golkar itu.

Dito mengatakan, seharusnya pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas infrastruktur pendukung untuk acara PON tersebut.

Namun, karena belum juga selesai hingga perhelatan PON di Aceh-Sumut itu berjalan, akhirnya pemerintah pusat yang turun tangan untuk mengebut penyelesaian akses menuju venue PON tersebut.

Dito bahkan mengaku, pihaknya juga turut melibatkan TNI-Polri dalam hal ini.

"Alhamdulillah, baik dari infrastruktur pendukung, akses dan juga stadion semuanya sudah dikebut Ini dengan kolaborasi juga bersama dengan TNI dan Pori yang menurunkan masing-masing unitnya dalam melakukan konstruksi," kata Dito.

Menpora Cek Dugaan Penyelewengan Dana

Selain masalah infrastruktur, sebelumnya, soal kotak makanan para atlet PON Aceh-Sumut ini juga menuai banyak protes karena dianggap tidak layak.

Baca juga: Penyelenggaraan PON XXI di Aceh-Sumut Tuai Banyak Protes, Menpora Cek Dugaan Penyelewengan Dana

Menanggapi polemik itu, Dito mengaku, akan mencari fakta sebenarnya soal informasi dugaan penyelewengan anggaran penyelenggaraan PON itu, buntut banyaknya protes tersebut.

"Tentunya laporan-laporan seperti ini harus kita klarifikasi dan crosscheck apakah itu fakta atau tidak," ujar Dito, Kamis, dilansir Kompas.com.

"Karena ada beberapa yang dikirim nasi box. Nampaknya isinya seperti kurang dan juga ada yang seperti tadi saya sampaikan infrastruktur akses itu seperti belum siap," kata Dito.

Apabila nantinya ditemukan fakta soal dugaan penyelewengan dana, Dito berjanji akan memprosesnya secara hukum.

"Kalau fakta itu pasti akan dilanjutkan oleh Satgas Tata Kelola yang dipimpin oleh Pak Wakil Jaksa Agung," ujar dia.

Bahkan, sebelumnya, Dito mengaku sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri soal dugaan penyelewengan dana ini.

“Akan proses resmi ke Kejaksaan dan Bareskrim terkait dugaan atau potensi penyelewengan penyelenggaraan PON XXI 2024 di daerah Sumut dan Aceh,” kata Menpora, saat dihubungi wartawan, Rabu (11/9/2024), dilansir Kompas.com.

Dia menegaskan, semua keluhan terkait pelaksanaan PON akan ditindaklanjuti.

Adapun, Satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024.

“Kebetulan Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri menjadi satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON XXI 2024 dalam Keppres No 24 tahun 2024."

"Semua hal yang dilaporkan terkait keluhan pelaksanaan pasti dijadikan bahan untuk pendampingan dan pelaporan,” ungkap dia.

"Prinsipnya, kita ingin PON kali ini berjalan sukses," ujar Dito pada Rabu (11/9/2024) kemarin.

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan Satgas terkait dugaan penyelewengan dana dalam penyelenggaraan PON di Aceh-Sumut tersebut.

“Koordinasi sudah dilakukan melalui Satgas pendampingan giat PON XXI Aceh dan Sumut Mabes Polri,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa, Rabu (11/9/2024).

(Tribunnews.com/Rifqah) (Kompas.com)