TRIBUNNEWS.COM - Konsumsi para atlet Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh-Sumatera Utara (Sumut) diprotes karena dinilai tidak layak dan terlambat dibagikan, hingga hal tersebut viral di media sosial.

Mengenai hal itu, Panitia Besar (PB) PON XXI Wilayah Aceh pun memberikan klarifikasi terkait keterlambatan pembagian konsumsinya.

Ketua Bidang Konsumsi PB PON XXI Wilayah Aceh, Diaz Furqan, mengatakan puncak keterlambatan terkait distribusi makanan kepada para atlet dan ofisial itu terjadi pada 7-8 September 2024

Di mana, pada waktu tersebut merupakan puncak kedatangan atlet ke Provinsi Aceh untuk mengikuti perhelatan PON.

Disebutkan Diaz, penyebab keterlambatan itu terjadi karena beberapa faktor.

Sejak awal, Diaz mengaku, pihaknya sudah menyampaikan kepada para kontingen untuk melakukan order dalam waktu 1x24 jam terkait kebutuhan konsumsi masing-masing kontingen dan hal tersebut sudah disepakati bersama.

Namun, kendala utamanya saat itu, ternyata kontingen belum berada di Banda Aceh.

Jadi, para Liaison Officer (LO) yang bertugas, belum bekerja untuk mendampingi kontingen-kontingen tersebut.

Maka dari itu, distribusi konsumsi tidak dapat berjalan optimal.

"Sebenarnya dari awal kami sudah menyampaikan kepada para atlet dan kontingen semua, kita mengharapkan kontingen itu melakukan order terkait dengan kebutuhan konsumsi di masing-masing kontingen."

"Itu konsep awal yang sudah kita sepakati dengan para kontingen pada saat itu," katanya, saat konferensi pers di Media Center Utama PON XXI, Hotel Hermes, yang diselenggarakan oleh Tim Layanan Informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kamis (12/9/2024), dikutip dari Serambinews.com.

Baca juga: Kapolri akan Kerahkan Penyidik Usut Dugaan Penyelewengan Dana PON Aceh-Sumut

"Jadi, harapan mereka untuk melakukan order itu adalah para LO pertandingan, jadi mereka belum bisa melakukan order karena memang atlet itu belum tiba full di Banda Aceh," tambahnya.

Lebih lanjut, Diaz menjelaskan, berdasarkan ketentuan, pelayanan konsumsi dimulai H-3 sebelum masa pertandingan.

Hal tersebut, kata Diaz, sudah diterapkan di Banda Aceh.

Sejumlah atlet yang sudah tiba lebih awal pun telah menerima konsumsi dengan baik.

Namun, berbeda dengan atlet yang tiba pada 7-8 September 2024, karena ada beberapa kontingen yang belum mendapat konsumsi.

Adapun, atlet yang datang pada 7-8 September 2024 itu itu fokus pada acara pembukaan PON, padahal mereka belum memasuki masa pertandingan.

Menurut Diaz, hal tersebut juga berimbas pada pelayanan konsumsi hingga PB PON Aceh terkesan tidak memberikan pelayanan konsumsi dengan baik kepada para atlet.

"Jadi karena fokus mereka ke sini adalah untuk mengikuti acara opening ceremony, sehingga berimbas pada pelayanan konsumsi kita."

"Jadi, seolah-olah khalayak ramai melihat kita tidak melayani makan para atlet. Itu mungkin yang menyebabkan kenapa tanggal 7-8 itu adalah puncak terjadinya masalah konsumsi itu tidak terlayani dengan baik kepada para kontingen," terangnya.

Setelah terjadi insiden demikian, Diaz mengatakan, pihaknya lantas melakukan rapat dengan pihak terkait.

Lalu, diambillah keputusan, semua kontingen yang sudah tiba di Banda Aceh akan mendapatkan konsumsi.

Namun, lagi-lagi muncul kendala, yakni ketika penyedia katering mengantarkan makanan ke hotel, para atlet ternyata sudah berada di lokasi pertandingan.

"Ini mungkin beberapa penyebab terjadinya keterlambatan dan tidak dilayani karena sebenarnya mereka belum memasuki masa layanan."

"Akan tetapi, karena pemerintah Aceh komit untuk melakukan motonya Pemulia Jame, jadi kita tetap melayani sehingga berefek pada atlet-atlet yang sudah berhak mendapatkan jatah makan ini," pungkas Diaz.

Infrastruktur Ada yang Belum Rampung

Sebelumnya, perhelatan PON di Aceh-Sumut ini menuai banyak protes juga soal infrastruktur, karena akses menuju venue olahraga itu masih belum rampung.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo pun menyampaikan permintaan maaf karena keterlambatan penyelesaian tersebut.

"Ini memang saya harus mohon maaf mungkin ini ada koordinasi yang sangat besar dan agak delay waktunya," ucap Dito di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Namun, Dito memastikan venue olahraga yang tersebar di Aceh-Sumut itu sudah hampir rampung 100 persen, hanya aksesnya saja yang belum rampung.

"Tapi memang yang beredar di masyarakat ini kami melihat banyak sekali ada beberapa yang aksesnya yang belum selesai," ucap politikus Partai Golkar itu.

Dito mengatakan, seharusnya pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas infrastruktur pendukung untuk acara PON tersebut.

Namun, karena belum juga selesai hingga perhelatan PON di Aceh-Sumut itu berjalan, akhirnya pemerintah pusat yang turun tangan untuk mengebut penyelesaian akses menuju venue PON tersebut.

Dito bahkan mengaku, pihaknya juga turut melibatkan TNI-Polri dalam hal ini.

"Alhamdulillah, baik dari infrastruktur pendukung, akses dan juga stadion semuanya sudah dikebut Ini dengan kolaborasi juga bersama dengan TNI dan Pori yang menurunkan masing-masing unitnya dalam melakukan konstruksi," kata Dito.

Menpora Cek Dugaan Penyelewengan Dana

Menanggapi polemik soal penyelenggaraan PON di Aceh-Sumut itu, Dito mengatakan, akan mencari fakta sebenarnya soal informasi dugaan penyelewengan anggaran PON tersebut.

"Tentunya laporan-laporan seperti ini harus kita klarifikasi dan crosscheck apakah itu fakta atau tidak," ujar Dito, Kamis, dilansir Kompas.com.

"Karena ada beberapa yang dikirim nasi boks. Nampaknya isinya seperti kurang dan juga ada yang seperti tadi saya sampaikan infrastruktur akses itu seperti belum siap," kata Dito.

Apabila nantinya ditemukan fakta soal dugaan penyelewengan dana, Dito berjanji akan memprosesnya secara hukum.

"Kalau fakta itu pasti akan dilanjutkan oleh Satgas Tata Kelola yang dipimpin oleh Pak Wakil Jaksa Agung," ujar dia.

Bahkan, sebelumnya, Dito mengaku sudah berkoordinasi dengan Bareskrim Polri soal dugaan penyelewengan dana ini.

“Akan proses resmi ke Kejaksaan dan Bareskrim terkait dugaan atau potensi penyelewengan penyelenggaraan PON XXI 2024 di daerah Sumut dan Aceh,” kata dia, saat dihubungi wartawan, Rabu (11/9/2024), dilansir Kompas.com.

Dia menegaskan, semua keluhan terkait pelaksanaan PON akan ditindaklanjuti.

Adapun, Satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024.

“Kebetulan Kejaksaan Agung dan Bareskrim Polri menjadi satgas pendampingan tata kelola penyelenggaraan PON XXI 2024 dalam Keppres No 24 tahun 2024."

"Semua hal yang dilaporkan terkait keluhan pelaksanaan pasti dijadikan bahan untuk pendampingan dan pelaporan,” ungkap dia.

"Prinsipnya, kita ingin PON kali ini berjalan sukses," ujar Dito.

Sementara itu, Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri melakukan koordinasi dengan Satgas terkait dugaan penyelewengan dana dalam penyelenggaraan PON di Aceh-Sumut tersebut.

“Koordinasi sudah dilakukan melalui Satgas pendampingan giat PON XXI Aceh dan Sumut Mabes Polri,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Kombes Arief Adiharsa, Rabu (11/9/2024).

Sebagian artikel ini telah tayang di Serambinews.com dengan judul Soal Konsumsi Atlet Telat dan Tak Layak, PB PON XXI Ungkap Keterlambatan pada 7-8 September

(Tribunnews.com/Rifqah) (Serambinews.com/Firdha Ustin) (Kompas.com)