TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur (Kaltim), Jumat (13/9/2024).

Pada kesempatan tersebut, Jokowi sempat meminta maaf kepada jajarannya yang hadir di sidang kabinet.

"Saya juga ingin memohon maaf kepada Bapak, Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal yang kurang maksimal, sekali lagi saya ingin mohon maaf yang sebesar-besarnya," kata Jokowi.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para anggota kabinet, baik itu menteri maupun kepala lembaga atas dedikasi dan kerja kerasnya selama berada di pemerintahan.

"Dalam melaksanakan program dan visi presiden dan wapres dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada," ungkapnya.

Jokowi mengatakan pemerintahannya akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Kemudian, pemerintahan akan dilanjutkan oleh kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"(Tanggal) 20 Oktober bulan depan masa tugas kita semua berakhir, dan pemerintahan saat ini akan dilanjutkan oleh pemerintah baru pemerintahan berikutnya yang dipimpin Bapak Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto," tuturnya.

Titip Pesan ke Para Menteri

Selain itu, Jokowi menegaskan pentingnya menjaga stabilitas jelang transisi ke pemerintahan Prabowo Subianto.

"Menjaga situasi yang kondusif kita butuh stabilitas untuk tetap tumbuh, kita butuh (stabilitas) untuk melakukan pembangunan," ujar Jokowi.

Ia berpesan supaya para menteri tak membuat kebijakan yang bisa mengganggu stabilitas.

Baca juga: Pernyataan Lengkap Presiden Jokowi saat Sidang Kabinet Paripurna Terakhir di IKN, Sampaikan Maaf

Eks Wali Kota Solo itu menyebut kabinetnya harus bisa menjaga daya beli masyarakat, menjaga tingkat inflasi tak melonjak, menjaga pertumbuhan ekonomi, dan ikut membantu menjaga ketertiban dan keamanan.

"Jangan membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," ucapnya.

Jokowi juga menyatakan, kabinetnya harus mendukung penuh program Prabowo dan memastikan transisi pemerintahan berjalan efektif.

"Jika diperlukan regulasi baru, jika diperlukan perumusan kebijakan yang harus segera dibuatkan, segera dibuatkan, segera diselesaikan, utamanya untuk program-program unggulan presiden terpilih, agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang," tuturnya.

Permintaan Jokowi

Sementara itu, Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan arahan presiden dalam sidang kabinet tersebut.

Menurutnya, Jokowi memberikan arahan kepada para menteri untuk menyelesaikan sejumlah program kerja di sisa masa pemerintahan.

"Bapak Presiden yang meminta kepada seluruh jajaran kabinet, berbagai kementerian, dan lembaga untuk bisa menuntaskan target-target sesuai dengan tugas pokok masing-masing sampai dengan akhir masa kepemimpinan beliau," kata AHY di Istana Garuda, IKN, Jumat.

Selain itu, AHY menuturkan Jokowi meminta jajaran kementerian untuk mempersiapkan proses transisi pemerintahan.

Dengan begitu, transisi dari kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Subianto berjalan dengan mulus.

"Bukan hanya mulus tapi bisa segera menjadikan landasan agar segera bisa berlari kencang, bisa bekerja secara fokus, dan membuat Indonesia juga bisa take off," ujarnya.

(Tribunnews.com/Deni/Taufik)