TRIBUNNEWS.COM - Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah (GTK) Ditjen Pendidikan Islam telah menyiapkan 7,25 triliun yang sebagian besar dialokasikan untuk mendukung upaya memberikan kesejahteraan kepada guru, dalam bentuk beragam tunjangan.

Hal tersebut untuk mendukung peningkatan mutu dan kesejahteraan guru agar menjadi salah satu aspek krusial dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya di madrasah.

Guru madrasah sebagai sumber daya manusia paling penting dan berharga perlu mendapatkan perhatian khusus agar mereka dapat berperan lebih maksimal dalam memberikan warna mutu anak didik. 

Dirjen Pendidikan Islam, Abu Rokhmad menyampaikan, bahwa kesejahteraan menjadi variabel penting untuk mendorong guru lebih kreatif dan inovatif.

Namun, dalam memperjuangkan kesejahteraan, ia mengingatkan kepada asosiasi guru madrasah untuk tetap realistis dan menjaga akhlaqul karimah sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang diajarkan di madrasah.

"Sekiranya harapan kesejahteraan masih belum maksimal karena banyaknya faktor yang tidak mendukung, kami minta guru madrasah tetap mengembangkan diri dengan baik dan fokus menjalankan tugas-tugas profetik. Apalagi tugas dan fungsi guru itu di bawah nabi," jelasnya saat membuka Simposium Nasional dan Rembuk Guru 2024 dengan tema "Mewujudkan Guru Bermutu dan Sejahtera Menuju Indonesia Emas 2045" di Jakarta, Selasa (25/9/2024), dikutip dari Kemenag.go.id. 

"Bagi guru madrasah yang memiliki keahlian lain seperti khatib, penceramah, MC, qari dan lainnya, agar tetap dijalani tanpa meninggalkan tugas pokok sebagai guru. Hal ini penting selain untuk berkhidmah kepada masyarakat, juga mendapatkan tambahan kesejahteraan," lanjutnya.

Direktur GTK Madrasah, Thobib Al Asyhar mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Agama, terus berupaya meningkatkan kesejahteraan guru madrasah.

Baca juga: Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan Dinilai Mampu Tingkatkan Produktivitas Guru

Hal ini tercermin dalam alokasi anggaran 2025 yang disediakan untuk Direktorat GTK Madrasah.

Dari total anggaran sebesar Rp7,25 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan, seperti Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Insentif, Tunjangan Khusus, dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Kami sepenuhnya bekerja untuk kesejahteraan dan peningkatan kompetensi guru. Dari total anggaran yang dimiliki, kurang dari 2 persen untuk manajemen dan peningkatan kompetensi guru. Selebihnya untuk kesejahteraan guru madrasah," jelas Thobib.

Selain itu, pihaknya sedang melakukan kajian tentang upaya bagaimana antrian panjang PPG guru madrasah dapat diakselerasi.

"Masalah panjangnya daftar antrian PPG bagi guru madrasah menjadi tugas yang berat. Kami sedang melakukan telaah agar ada terobosan untuk mengurai masalah ini lebih cepat," tutupnya.

(Tribunnews.com/Latifah)