Mengingat Prabowo didukung koalisi besar, yakni Koalisi Indonesia Maju (KIM). 

Isu tersebut langsung dibantah politisi senior Partai Golkar, Nurdin Halid. 

Nurdin menegaskan, penambahan kementerian bertujuan untuk mengatasi masalah bangsa, bukan untuk bagi-bagi jabatan. 

"Bukan sama sekali untuk bagi-bagi kursi. Sekalipun ini koalisi besar, tapi kalau bagi-bagi kursi tidak harus jadi menteri. Banyak jabatan-jabatan yang bisa dibagi," ucapnya.

"Tapi bukan itu kepentingannya. Ini untuk kepentingan bangsa hari ini dan masa depan dan tantangan dari dalam maupun dari luar. Pak Prabowo ingin betul-betul fokus menjalankan janji-janji kampanyenya dan visi-misinya," tegas Nurdin.

Selain itu, menurut Nurdin, penambahan kursi menteri menunjukkan bahwa Prabowo sudah sangat memahami anatomi Indonesia. 

"Oleh karena itu, maka pemecahan kementerian itu tidak lain adalah untuk fokus. Ketika beberapa kementerian tergabung, itu tidak akan fokus," ungkapnya.

Baca juga: Demokrat Sebut Prabowo Sudah Panggil AHY Bahas Penambahan Kementerian hingga Lembaga Baru

Isu Ada Kementerian yang Bakal Dipecah 

Prabowo disebut bakal mengumumkan komposisi kabinet final sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. 

Namun, muncul isu Menteri Pertahanan itu bakal memecah sejumlah kementerian. 

Satu di antaranya, isu pembentukan Kepala Badan Penerimaan Negara yang merupakan pecahan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

"Bisa ada bisa engga, itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan presiden terpilih," jelas Sufmi. 

Menurut Sufmi, hingga kini komposisi kabinet Prabowo masih dalam tahap pembahasan. 

Dulu Jadi Lawan, PDIP Bakal Dapat Jatah Menteri?

Isu bergabungnya PDIP ke pemerintahan mendatang berhembus seiring dengan wacana pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo.

Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI, Puan Maharani telah membenarkan adanya wacana pertemuan dua pentolan parpol tersebut.