Kata Sarmuji, perihal dengan kursi Ketua MPR RI merupakan kesepakatan dari para anggota MPR yang diputuskan secara musyawarah.

"Nah, (posisi) ketua kita bicara kan namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat jadi segala sesuatunya kita musyawarahkan. nanti musyawarah seperti apa kita lihat nanti," kata Sarmuji saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Dalam kesempatan ini, Sarmuji merespons soal tradisi jabatan Ketua MPR RI yang dijabat oleh partai politik pemenang kedua Pileg 2024.

Kata dia, sejatinya hal itu bukanlah suatu yang menjadi ketetapan, melainkan ada ketentuan yang dilakukan yakni melakukan lobi-lobi dan musyawarah antara partai politik di MPR RI.

"Sebenarnya disebut tradisi itu sesuatu yang berulang kembali terjadi, karena ini kan sebenarnya belum bisa disebut tradisi juga baru beberapa kali kan, tapi intinya di MPR itu itu Permusyawaratan, kemarin pun itu Permusyawaratan," tutur dia.

Diketahui, Partai Golkar merupakan partai politik pemenang kedua di Pileg 2024 kemarin di bawah PDI-Perjuangan.

Sarmuji lantas menyebut, kalau Partai Golkar merasa tidak masalah kalau nantinya kursi ketua MPR RI bukan untuk kader dari partai pimpinan Bahlil Lahadalia tersebut.

"Ini urusan negara ya urusan negara itu bukan rela ga rela tapi urusan ini kita mencari solusi terbaik untuk negara kita jadi kalau kita sudah bicara nasionalisme tentang negara kita pasti ingin yang terbaik yang dihasilkan permusyawaratan itu," ujar dia.

Baca juga: Sekjen Golkar Pastikan Meutya Hafid Masuk Usulan Sebagai Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran 

Sarmuji juga merespons soal adanya kemungkinan nama Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang menjabat sebagai Ketua MPR RI mendatang.

Kata dia, hal itu belum dapat dipastikan secara formal dan harus melalui pembahasan atau musyawarah nantinya.

"Saya belum bisa sebutkan yang jelas nanti akan dimusyawarahkan dan hasilnya nanti kalau sudah kita lihat nanti ya," tandas dia.