TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah partai mulai buka-bukaan nama-nama yang diusulkan untuk maju menjadi menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibrang Rakabuming Raka.

Golkar membocorkan salah satu nama yang diusulkan untuk jadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran yakni mantan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

Kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) memberikan sinyal Waketum PAN Yandri Susanto yang diusulkan menjadi menteri dalam kabinet Prabowo.

Golkar

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, Muhammad Sarmuji memastikan pihaknya sudah menyiapkan beberapa nama kader yang berpotensi untuk diusulkan menjadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran.

Bahkan kata Sarmuji, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia sudah melakukan pembahasan langsung dengan Prabowo. 

Salah satu nama yang turut diusulkan yakni Meutya Hafid.

Hanya saja, perihal dengan penempatan Meutya Hafid nantinya termasuk soal kabar akan ditempatkan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Sarmuji belum bisa memastikannya. 

Partai berlogo pohon beringin itu menyerahkan seluruhnya kepada Prabowo selaku pemegang hak prerogatif.

Sarmuji juga merespons soal kemungkinan jatah lima kursi menteri untuk Golkar.

Kata Sarmuji, sejatinya secara pribadi, dirinya menginginkan jatah yang lebih banyak, akan tetapi, hal itu kembali diserahkan kepada Prabowo.

Meutya termasuk dalam tokoh-tokoh yang dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat pada  Jumat (27/9/2024).

Mereka yang hadir tersebut digadang-gadang masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lima tahun mendatang.

Namun Meutya Hafid membantah pertemuan itu membahas peluangnya menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Meutya Hafid menyampaikan kedatangannya ke Hambalang dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua Komisi I DPR RI.

Sebab, Prabowo selaku Menteri Pertahanan merupakan salah satu mitra Komisi I.

Meutya Hafid pun membantah pertemuan itu membahas peluangnya menjadi menteri dalam kabinet Prabowo.

Sementara itu kabar yang beredar Meutya Hafid akan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Bagi Meutya keputusan penunjukkan menteri adalah kewenangan sepenuhnya Prabowo.

PAN
Ketua DPP PAN, Saleh Daulay memberikan sinyal Waketum PAN Yandri Susanto salah satu kader yang diusulkan menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Namun begitu, Saleh Daulay masih enggan merinci apakah keputusan itu sudah final diajukan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan kepada Prabowo.

Saleh Daulay pun mengaku tidak tahu pos menteri yang akan didapatkan oleh Yandri.

Keputusan itu merupakan kewenangan Prabowo.

Di sisi lain, Saleh Daulay juga enggan merinci pos menteri yang didapatkan Zulkifli Hasan dari Prabowo.

Dia menyerahkan semuanya kepada presiden terpilih.

Jumlah Kementerian di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Isu soal jumlah kementerian dan lembaga yang membengkak di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran terus bergulir.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengaku mendapat kabar bahwa jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo akan bertambah menjadi sekitar 40 kementerian. 

Sohibul mengatakan, bertambahnya jumlah Kementerian berimplikasi pada jumlah komisi yang ada di DPR RI.

Menurut Sohibul, jumlah komisi di DPR dapat bertambah karena menyesuaikan jumlah kementerian/lembaga yang akan menjadi mitra kerja dari DPR yang saat ini ada 11 Komisi bisa bertambah menjadi 13 ataupun 14 komisi.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, menjelaskan penambahan jumlah kementerian karena pemecahan kementerian agar tidak ada lagi kementerian yang memiliki tugas rangkap.

Dari informasi yang beredar, disebutkan kabinet Prabowo akan terdiri dari 44 kementerian.

Hanya saja, Muzani tidak menjawab pasti.

Ia hanya menegaskan, Prabowo akan memilih menteri-menteri yang memiliki keahlian dan rekam jejak profesi sesuai dengan bidang yang akan dipimpin.(*)