PDIP Sebut 8 Fraksi DPR Sepakat Komisi Bertambah Jadi 13
Said menjelaskan, mitra dari masing-masing komisi akan ditentukan setelah Presiden terpilih, Prabowo Subianto menentukan jumlah kementerian.
Penulis: Fersianus Waku
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR RI fraksi PDIP, Said Abdullah mengatakan, delapan fraksi di DPR sudah menyepakati penambahan komisi menjadi 13 dari total saat ini sebanyak 11.
Delapan fraksi itu di antaranya PDIP, PKB, NasDem, Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Golkar.
Baca juga: Intip Mobil Mewah Anggota Baru DPR di Senayan: Rubicon, Mercy hingga Ionic 6, Geng Artis Bawa Ini
"Kalau 13 komisinya insya allah kawan-kawan fraksi sudah firm," kata Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Said menjelaskan, mitra dari masing-masing komisi akan ditentukan setelah Presiden terpilih, Prabowo Subianto menentukan jumlah kementerian.
Baca juga: Puan Jadi Ketua DPR, Pengamat Yakini PDIP Tidak Bakal Gabung Koalisi Prabowo
"Sampai saat ini komisi disiapkan 13, namun nomenklatur dari setiap komisi mitranya itu akan ditentukan setelah kementerian ditetapkan oleh presiden terpilih sesuai kebutuhannya," ujarnya.
Ketua DPP PDIP ini menjelaskan, DPR akan menggelar rapat dengan semua fraksi pada 13 Oktober 2024 sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.
"Insya allah tanggal 13, 14, 15 kami akan rapat dengan fraksi-fraksi dipimpin oleh pimpinan DPR supaya begitu presiden terpilih di DPR sudah siap semua komisi," ucap Said.
Said menjelaskan, rapat tersebut akan membahas terkait bidang dari masing-masing komisi.
"Pembidangan saja, kalau penambahan sudah disepakati," ungkapnya.
Baca juga: Momen Ibas Pimpin Doa Bersama Fraksi Partai Demokrat Sebelum Pelantikan Anggota DPR
Adapun, rencana penambahan komisi ini muncul seiring dengan wacana penambahan jumlah kementerian.
Teranyar, Prabowo disebut akan menambah jumlah kementerian menjadi 44 dari total saat ini sebanyak 34.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.