TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei yang dilakukan Indikator Politik terungkap  mayoritas publik menginginkan adanya oposisi yang kuat di DPR untuk mengontrol jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.

Berdasarkan survei Indikator 55,8 persen responden menginginkan adanya oposisi yang kuat di DPR.

Kemudian 29,4 persen responden menginginkan partai-partai di DPR sebaiknya bergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo.

Serta 14,8 persen tidak memberikan jawaban.

Selain itu, menurut survei Indikator,  45 persen responden setuju jika PDIP bergabung dengan koalisi pemerintah Prabowo-Gibran.

Kemudian 39,1 persen responden menyatakan tidak setuju, dan 15,9 persen responden tidak memberikan sikap.

Baca juga: Survei Indikator: 73,3 Persen Publik Setuju Koalisi KIM Plus DIbentuk

Masih menurut survei tersebut, yang lebih banyak setuju PDIP bergabung dengan koalisi pemerintah Prabowo-Gibran adalah kelompok usia yang cenderung semakin tua, etnis Jawa, Madura, non Islam, pendidikan dan pendapatan semakin rendah, orang pedesaan, di wilayah Jateng, Jawa Timur, Bali-Nusa Tenggara, Sulawesi, Lampung, Suatera Selatan dan Maluku-Papua.

Kemudian berdasarkan basis pemilih saat Pilpres 2024, basis Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran lebih banyak menyatakan setuju PDIP bergabung dengan pemerintah.

Sementara untuk basis pemilih Anies-Muhaimin lebih banyak menyatakan tidak setuju.

Meskipun begitu, masih menurut survei, 73,3 persen responden menyatakan setuju pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

KIM Plus adalah koalisi partai politik pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 ditambah partai politik pendukung Anies-Muhaimin di antaranya PKB, PKS, dan NasDem, serta partai politik pendukung Ganjar-Mahfud yakni PDIP.

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Jokowi 75 Persen, Melorot 7 Persen 

Peneliti Utama Indikator, Hendro Prasetyo mengatakan berdasarkan hasil survei terkait isu-isu mutakhir di antaranya terkait KIM Plus sekitar 33,7 persen warga tahu tentang KIM Plus. 

"Dari yang mengetahui mayoritas setuju dengan terbentuknya KIM plus yaitu 73,3 persen," kata Hendro dalam rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Kepemimpinan Joko Widodo yang tayang di YouTube, Jumat (4/10/2024). 

Ia menjelaskan secara demografi pengetahuan publik terhadap KIM Plus lebih besar pada kelompok laki-laki usia 22-40 tahun dari etnis Sunda, Batak, Minang, Betawi dan Bugis, pendidikan dan pendapatan menengah atas, orang perkotaan, wilayah Sumut, Sumbar, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Sulawesi dan Maluku-Papua.