Menurut Ali, ada banyak faktor, salah satunya sisi humanis Jaksa Agung dan peringatan yang dilontarkannya akan menyikat jaksa nakal.

"Banyak faktor menurut subjektif saya mengapa lembaga ini paling dipercaya publik. Salah satunya kampanye sisi humanis Jaksa Agung dan peringatan terhadap semua anggota agar tidak menerima apapun dalam penanganan perkara," katanya saat dihubungi, Senin (7/10/2024).

Belakangan ini, diakui Ali, Kejagung memang kerap mengungkap kasus besar. Bahkan, Kejagung tak ragu untuk meringkus tokoh-tokoh besar di Republik ini, misalnya menteri dan pejabat lainnya.

"Beberapa tahun ini banyak perkara besar dan orang besar yang melibatkan satu leting dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dijadikan tersangka (Jhon Plate), Anggota BPK Achanul Kosasih dan lain-lain," ujarnya.

Sementara faktor lainnya, kata Ali, sudah tidak terdengar lagi Jaksa ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang artinya mereka sudah mulai memperbaiki profesionalismenya sebagai penegak hukum. 

"Yang banyak  terdengar saat ini malah pegawai KPK yang tidak profesional pasca banyak petugasnya dipidana," katanya.

Survei Indikator Politik Indonesia sebelumnya merilis tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa mencapai 69 persen.

Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida menyebutkan, angka tersebut menempatkan Kejaksaan kembali menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik. 

“Dalam urutan kepercayaan terhadap lembaga negara, Kejaksaan berada di posisi ketiga, berada di belakang TNI dan presiden,” katanya saat merilis hasil survei bertajuk ‘Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo’, secara virtual Jumat 4 Oktober 2024.

Sementara lembaga penegak hukum lain, seperti Polri tingkat kepercayaan publik 67 persen. Kemudian, pengadilan 66 persen, Mahkamah Konstitusi 64 persen. Selanjutnya KPK 61 persen. 

Survei dilakukan periode 22-29 September 2024. Jumlah responden 1.200, dengan over sample di 11 provinsi, menjadi total 3.450 responden. Tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Kemudian, kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan kasus korupsi korporasi PT Duta Palma Group.

Dalam kasus ini Kejagung telah menyita Rp450 miliar. 

Total, ada tujuh korporasi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang terkait perkebunan kelapa sawit di Indra Giri Hulu.

Ketujuh tersangka korporasi itu ialah PT Palma Satu, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Asset Pacific, dan PT Darmex Plantations.
Hal itu membuat Kejagung masih menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik memasuki ujung pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.