TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berbeda dengan periode sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah dinas.

Sebagai penggantinya sebanyak 580 anggota DPR terpilih yang baru dilantik pada Selasa (1/10/2024) itu akan mendapatkan uang tunjangan perumahan.

Hal tersebut sebagaimana Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI bernomor B/733/RT.01/09/2024, tertanggal 25 September 2024, yang menegaskan bahwa anggota DPR RI Periode 2024-2029 akan diberikan Tunjangan Perumahan dan tidak diberikan fasilitas Rumah Jabatan Anggota (RJA).

Poin kedua surat edaran tersebut menyatakan bahwa pemberian Tunjangan Perumahan dimaksud diberikan terhitung sejak anggota DPR RI periode 2024-2029 dilantik.

Sehingga dengan diberikan Tunjangan Perumahan tersebut, maka anggota DPR RI tidak berhak lagi menempati Rumah Jabatan Anggota.

Kondisi ini membuat sejumlah Anggota DPR harus mengontrak rumah atau apartemen yang dekat dengan Anggota DPR RI.

Terutama bagi Anggota DPR RI yang berasal dari daerah dan belum memiliki hunian di Jakarta.

Alasannya Rumah Dinas Tak Lagi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar membeberkan soal kondisi dari rumah jabatan anggota DPR RI yang beralamat di Kalibata, Jakarta Selatan.

Rumah jabatan anggota yang berjumlah total 560-an unit itu mulai akhir Oktober tidak akan boleh lagi ditempati.

Indra membeberkan alasan kenapa fasilitas itu diganti, kata dia, kondisi rumah jabatan anggota DPR RI yang ada saat ini sudah tidak layak.

Lantaran kata dia, beberapa diantaranya sudah rusak, bahkan banyak binatang hama seperti tikus berkeliaran di dalam rumah.

"Kami punya aplikasi namanya perjaka ya perawatan rumah jabatan Kalibata (Perjaka). Nah dalam perjaka itu setiap hari itu ada, yang disampaikan anggota tuh ada sekitar 15 sampai 20 keluhan lah. rata-rata berkaitan dengan bocoran rumah," kata Indra saat ditemui awak media di Rumah Dinas Anggota DPR RI, Kalibata, Senin (7/10/2024).

"Kemudian banyaknya tikus, kemudian juga berkaitan dengan akibat rayap yang itu biasanya di lemari-lemari dan sebagainya cepat rusak di sini. 3 hal itu ya," sambung dia.

Rumah Kebanjiran

Tak hanya itu, gangguan lainnya juga kata dia kerap datang saat musim hujan tiba. 

Menurut Indra, sejumlah rumah kerap terendam air hingga setinggi mata kaki orang dewasa.

Hal itu terjadi lantaran aliran sungai yang kini semakin menyempit tidak mampu menahan debit air hujan.

"Khususnya di musim hujan, Di sisi selatan dan timur itu banyak kemungkinan kalau hujan agak besar itu keluhannya adalah memang sungai itu sudah menyempit. Jadi pasti kalau hujan agak besar pasti air agak naik ke atas ke jalanan," kata dia.

"Dan kalau ujannya lebih besar lagi, masuk ke rumah tapi memang biasanya hanya semata kaki lah," sambung Indra.

Lebih jauh, Indra juga menyebut lokasi perumahan yang dekat dengan tempat pembuangan sampah sementara yang ada di sekitaran Kalibata, membuat kadang tercium aroma tidak sedap.

Dirinya menuding kalau kondisi itu sering kali mengganggu aktivitas para anggota DPR RI yang sedang bekerja atau berkegiatan di rumah dinas.

"Kami juga bersurat pada Pemprov DKI, di sisi selatan tuh ada tempat pembuangan sampah DKI yang cukup besar. Dan kami sudah bersurat bahwa itu salah satu keluhannya adalah pada saat angin-angin tertentu ke arah sini tuh bau sampah nya cukup kuat," tutur dia.

"Saya kira itu salah satu ini aja, dampak yang selama ini emmang blm bs kami selesaikan. Tapi kami sudah menyampaikan itu beberapa kali bersurat ke Pemprov DKI Gubernur dan sampe sekarang masih ada tempat sampah itu tidak terkelola secara baik," tandas Indra.

Diminta Kosongan Rumah Dinas

Sekjen DR Indra Iskandar juga memberi batas waktu hingga akhir Oktober 2024 bagi anggota DPR untuk mengosongkan Rumah Jabatan Anggota (RJA).

Indra mengatakan, permintaan pengosongan ini berdasarkan hasil rapat konsultasi dengan pimpinan DPR. 

"Sesuai dengan rapat konsultasi di DPR, jadi batas dari pengosongan itu diberikan waktu sampai dengan akhir Oktober," kata Indra di kompleks RJA Kalibata, Pancoran, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Menurutnya, tenggat waktu itu diberikan agar anggota yang kembali terpilih memiliki kesempatan untuk mencari hunian baru.

"Karena tentu anggota yang terpilih lagi ataupun anggota baru yang dari daerah butuh waktu untuk mencari hunian, tempat tinggal," ujar Indra.

Penulis: Rizki/Fersianus/Has