“Tidak ada dokumen atau bukti yang mengatakan diambil dengan cara yang sah. Tidak diambil oleh penyidik, tidak diambil oleh pihak kepolisian, tapi muncul tiba-tiba CCTV ada di sana, bahkan decodernya itu waktu kita minta diperiksa itu dalam keadaan kosong,” ucapnya.

Atas dasar itu, kata Otto, pihaknya juga melihat ternyata pada saat peristiwa tersebut, ada satu tayangan CCTV dimiliki seorang bernama Dermawan Salihin, ayahnya Mirna. 

“Dia waktu itu di TV One ketika diwawancara dengan Karni Ilyas, dia mengeluarkan CCTV mengatakan bahwa ini adalah CCTV yang ada di Oliver dan tidak pernah ditayangkan di persidangan dan ini disimpan sama dia (Dermawan),” katanya.

Artinya, kata Otto seluruh rangkaian CCTV itu sudah terpotong-potong, tidak utuh lagi.

“Kalau ada umpamanya rekaman dari jam 6 sampai jam 6, ada yang hilang di dalamnya. Nah salah satu di antaranya adalah yang diambil oleh bapaknya (Mirna) Darmawan Salihin. Dan kami ini beruntung, dan terima kasih kepada TV One pak Karni Ilyas, kami diberikan bukti ini secara resmi dan ini yang kemudian kami analisa,” katanya.

Selain novum berupa flashdisk berisi rekaman kejadian, dasar lain mengajukan PK adalah ada kekeliruan majelis hakim dalam memutuskan perkara Jessica Wongso.

Otto mengungkap, dalam perkara tersebut tidakada bukti autopsi jenazah Mirna.

“Selain novum tadi (flash disk) kami juga mengajukan alasan kekeliruan hakim. Begini ya hanya dalam kasus Jessica inilah dituduh bersalah melakukan pembunuhan dengan racun korbannya tidak diotopsi,” kata Otto.

Semua kasus pembunuhan, kata Otto pasti jenazah korban di autopsi.

Ia lantas mencontohkan kasus Ferdy Sambo yang menewaskan Brigadir J serta kasus Vina Cirebon.

“Pertanyaan saya, kenapa hanya satu-satunya Jessica dihukum tanpa autopsi (korban). Adil tidak ini?” ucapnya.

PN Jakarta Pusat Gerak Cepat Periksa Berkas

Menyikapi peninjauan kembali (PK) perkara kopi sianida yang diajukan Jessica Kumala Wongso, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pun bergerak cepat.

Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Zulkifli Atjo Jessica Wongso melalui kuasa hukumnya telah mengajukan PK No.7/ Akta.Pid.B/2024/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Oktober 2024.

Selanjutnya berkas permohonan PK tersebut akan segera diperiksa sebelum dikirimkan ke Mahkamah Agung.