Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Tim Pakar dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri (Mitras DUDI) Kemendikbudristek, Alan F. Koropitan, mengatakan, Indonesia memiliki kebutuhan untuk menuju kemandirian pangan. 

Sektor agro dan maritim sebagai penopang utama menjadi prioritas utama pembangunan hampir di setiap daerah. 

Hal ini diperkuat melalui hasil riset pada Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbudristek. 

Pelaksanaan program yang didanai oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tersebut berhasil memetakan secara konprehensif potensi daerah di 27 provinsi. 

Berdasarkan  perencanaan inovasi, hampir semua daerah membutuhkan pengembangan untuk promosi varietas lokal, smart precision agriculture and aquaculture, dan teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan.

"Hasil mapping dalam Program Ekosistem Kemitraan ini akan menentukan treatment untuk mendorong suatu daerah ke level kemandirian kemitraan,” ucap Alan melalui keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Vokasi sebagai pendidikan yang adaptif dan inklusif memiliki peluang besar untuk menjadi bagian dari pembangunan ekonomi yang berdasar pada potensi daerah. 

Direktur Mitras DUDI, Adi Nuryanto mengungkapkan konsorsium perguruan tinggi vokasi mulai aktif dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun jangka panjang. 

"Program masih akan berlanjut untuk tahun kedua dan ketiga untuk pembangunan jejaring antar satuan pendidikan vokasi, yakni melalui implementasi rencana inovasi yang harus sesuai dengan policy paper di tahun pertama," ucap Adi.

Berkat kinerja program tahun pertama, Kemendikbudristek berhasil mendapat persetujuan penambahan anggaran dari LPDP untuk pelaksanaan program tahun kedua dan ketiga. 

Jumlah tambahan anggaran tersebut adalah Rp35 miliar, dengan alokasi tambahan di tahun kedua Rp20 miliar dan tahun ketiga Rp15 miliar. 

Apabila dijumlahkan dengan anggaran eksisting (Rp40 miliar), maka total anggaran yang tersedia senilai Rp75 miliar.

"Program ini menjadi peluang bagi industri untuk berkolaborasi dengan satuan pendidikan vokasi untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Sedangkan pemerintah daerah perlu untuk memastikan inovasi yang diusulkan harus sesuai dan bermanfaat bagi kebutuhan daerah," kata Adi. 

Selain itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Saryadi menekankan bahwa kolaborasi ini dapat menjawab permasalahan pendidikan vokasi. 

"Harapannya pembicaraan tentang pendidikan vokasi bukan lagi menjadi pembicaraan yang terpisah dari potensi ataupun agenda prioritas pembangunan daerah," pungkas Saryadi.