TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 71 organisasi buruh dan ojek online (Ojol) menaruh harapan pada Pemerintahan Prabowo Subianto yang akan dilantik pada 20 Oktober 2024.

Pada Pertemuan Nasional Serikat Buruh/Serikat Pekerja untuk Advokasi Kebijakan yang dilaksanakan di Jakarta, Senin (14/10) hingga Selasa (15/10) mereka merumuskan rekomendasi kebijakan ketenagakerjaan.

“Terdata acara ini dihadiri oleh 6 Konfederasi dan 62 Federasi Serikat Buruh serta 3 Organiasi Ojol. Pertemuan ini bukan untuk dukung mendukung tetapi semata-mata merumuskan rekomendasi kebijakan bidang ekonomi dan ketenagakerjaan," kata Rudi HB Daman dari GSBI yang menjadi salah satu inisiator pertemuan tersebut, Rabu (16/10/2024) pagi.

Pertemuan puluhan organiasasi buruh ini berlangsung penuh keakraban.

Acara dibuka dengan Lagu Kebangsaan dan diikuti oleh lagu Pembesan yang mengisahkan perjuangan Buruh, Tani, Mahasisa dan Rakyat Miskin Kota yang dinyanyikan dengan suara gemuruh. 

Sebanyak 152 pemimpin buruh tampak hadir dalam acara ini, termasuk di antaranya tokoh-tokoh yang dikenal sebagai aktivis buruh seperti Bambang Wirahyoso (KSPN), Jumhur Hidayat (KSPSI), Dedi Hardianto (KSBSI), Wahidin (KBMI), Dartha Pakpahan (K-SBSI), Joko Wahyudi (K-SARBUMUSI) dan Arif Minardi (FSP-LEM SPSI) serta tokoh senior gerakan buruh Saut Aritonang (SBM-SK).

Acara semakin semarak karena dihadiri tokoh-tokoh aktivus buruh perempuan diantaranya Nining Elitos, Sunarti, Mirah Sumirat, Emelia Yanti, Rosdaria dan Raslina Rasyidin.

Mengantarkan dialog sosial yang dihadiri oleh Dewan Pakar Presiden Terpilih, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat berharap agar tim dari Dewan Pakar Presiden terpilih bersedia mendengarkan masukan-masukan dari kaum buruh yang dikompilasi menjadi sebuah Rekomendasi Kebijakan dan Resolusi Melawai.

“Setelah mendengarkan masukan kaum buruh, diharap para peserta bisa berdialog langsung dengan Tim dari Dewn Pakar Presiden Terpilih dengan sebebas-bebasnya, termasuk menyampaikan kergetiran selama 10 tahun terakhir ini," kata Jumhur.

Usai merumuskan Rekomendasi Kebijakan dan Resolusi Melawai, peserta yang diwakili oleh tokoh-tokoh buruh perempuan membacakan secara bergantian Resolusi Melawai itu di hadapan Dewan Pakar Presiden Terpilih. Setelah dibacakan, Sunarti menyerahkan secara resmi kepada Dewan Pakar Presiden Terpilih yang diwakili oleh Pro. Dr. Darwin Ginting. 

Tertibkan Impor

Resolusi Melawai diantaranya berisi perlunya pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga seharusnya setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan dampak pada ketenagakerjaan.

Dengan begitu maka industrialisasi dan reforma agraria sejati menjadi keharusan untuk dijalankan.

Salah satu hancurnya industri dalam negeri adalah karena membanjirnya produk asing baik resmi maupun ilegal.