TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M. Herindra sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Budi Gunawan.

Keputusan ini diambil setelah DPR mengadakan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap Herindra yang digelar secara tertutup, Rabu (16/10/2024).

"Ya, alhamdulillah baru saja kami pimpinan DPR bersama dengan tim perwakilan dari semua fraksi, 8 fraksi yang ada di DPR melakukan pertimbangan atau fit and proper terkait dengan calon kepala BIN atas nama Bapak Muhammad Herindra," kata Ketua DPR Puan Maharani, Rabu.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) mengatakan Badan Intelijen Negara (BIN) harus dapat bekerja dalam senyap, memiliki komitmen terkait netralitas menjaga kekuasaan, profesional, serta amanah untuk rakyat, bangsa, dan negara. 

“Visi tajam calon Kepala BIN tegas, tepat, adaptif, jelas, akuntabel, modern,” ujar Ibas pada Rabu (16/10/2024).

Muhammad Herindra mendapatkan dukungan dari Fraksi Partai Demokrat sebagai calon Kepala BIN. 
 
Ibas menyampaikan dukungannya terhadap Herindra dengan mengapresiasi kelengkapan profil dan rekam jejaknya yang dinilai mumpuni untuk memimpin institusi intelijen tertinggi di Indonesia. 

Dia menambahkan bahwa berdasarkan evaluasi, Herindra dinilai layak menjadi Kepala BIN.

“Boleh kami katakan, kelengkapan profil: check, kemampuan manajerial: check, pengalaman non-intelijen dan intelijen: check, kesetiaan dan amanah pekerjaan: check. Dan yang tak kalah penting, kerja sama dengan Presiden Terpilih juga: check,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ibas menekankan beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh Herindra jika terpilih menjadi Kepala BIN. 

Menurutnya, koordinasi dan komunikasi yang efektif antar-lembaga intelijen harus menjadi prioritas utama.

“Untuk itu, kami mendukung agar Yth. Pak Herindra dapat juga memperlihatkan beberapa hal. Pertama, CA Kabin harus mampu melakukan koordinasi intelijen antar sesama lembaga yang tercantum dalam UU Intelijen, termasuk di dalamnya yaitu menjalankan kemampuan komunikasi yang efektif dan efisien," kata dia.

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Demokrat itu juga menegaskan pentingnya netralitas BIN dalam menjaga agar kekuasaan tidak menjurus ke ranah politik dan sipil. 

Ia mengingatkan bahwa fokus utama BIN adalah menjaga keamanan negara, bukan terlibat dalam kepentingan politik.

“Kedua, CA Kabin harus memiliki komitmen terkait netralitas BIN dalam menjaga kekuasaan agar tidak menjurus ke ranah politik dan sipil, yang mana, BIN diharapkan tetap fokus terhadap peran dan fungsi utamanya, yaitu tugas demi keamanan bangsa dan negara," ujarnya.

Selain itu, Ibas juga menyebutkan bahwa Kepala BIN yang baru harus dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat agar tidak membahayakan kedaulatan negara.

“Ketiga, Kepala BIN nanti harus dapat mengambil keputusan yang tepat dan tidak berdasarkan informasi yang salah karena dapat membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara," kata dia. 

Dalam penutupnya, Ibas menyampaikan keyakinannya bahwa Herindra akan mampu menjaga kewenangan BIN dengan bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Saya yakin Pak Herindra bersahabat sehingga kewenangan BIN harus tetap dapat dipertanggungjawabkan, tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu. Selamat Pak Kabin! Dengan ini kami, Fraksi Partai Demokrat, memberikan persetujuan. Layak jadi Kepala BIN. Semoga amanah, setia, profesional, dan baik hati dalam menjalankan tupoksinya untuk rakyat, bangsa, dan negara,” ungkap Ibas. 

Sumber: TRIBUN BANTEN