Prabowo Disebut Lagi Bikin Kabinet Pura-pura Zaken: Sulit untuk Tidak Pesimis
sejak beredar nama-nama calon menteri dan wakil menteri dipanggil Prabowo ke kediamannya, terlihat jelas bahwa rencana kabinet zaken tidak berjalan.
Editor: Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pembentukan kabinet zaken presiden terpilih Prabowo Subianto, yang diharapkan akan diisi kalangan profesional yang ahli di bidangnya, semakin sulit untuk direalisasikan.
Kabinet zaken adalah konsep di mana menteri-menteri yang diangkat seharusnya berasal dari kalangan non-politisi, yang tidak terikat dengan kepentingan partai, dan hanya fokus pada keahlian serta pengalaman di sektor yang mereka tangani.
"Realitas politik Indonesia tampaknya kembali menantang idealisme ini, dan politik dagang sapi'—istilah populer yang menggambarkan negosiasi politik yang transaksional—mulai terlihat mendominasi komposisi kabinet," kata Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, Rabu (16/10/2024).
Menurutnya, sejak mulai beredar nama-nama calon menteri dan wakil menteri yang dipanggil Prabowo ke kediamannya, terlihat jelas bahwa rencana kabinet zaken tidak akan berjalan sesuai harapan.
Baca juga: Suasana Jelang Pembekalan Calon Menteri Prabowo di Hambalang, Gibran Sapa Awak Media
Dari 49 calon menteri yang dipanggil pada 14 Oktober 2024, sebagian besar berasal dari partai-partai politik besar, seperti Gerindra, PAN, PKB, dan Demokrat
"Ini menunjukkan bahwa janji kabinet zaken lebih terlihat sebagai pura-pura zaken, di mana unsur politikus masih dominan, dan bahkan mengesampingkan profesional yang tidak berafiliasi dengan partai," paparnya.
Ia menyebut, kondisi ini semakin mencolok ketika melihat daftar calon wakil menteri yang dipanggil pada 15 Oktober 2024.
"Fenomena ini mengindikasikan bahwa kabinet Prabowo lebih diarahkan pada akomodasi politik daripada penekanan pada kompetensi teknis," ucapnya.
Politik Dagang Sapi Kembali Terulang
Politik dagang sapi bukanlah hal baru di Indonesia. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan praktik pembagian kekuasaan yang melibatkan negosiasi antara berbagai pihak demi mendapatkan posisi atau pengaruh dalam pemerintahan.
Sejarah politik Indonesia, kata Achmad, khususnya setelah era Reformasi, telah menunjukkan bagaimana koalisi besar hampir selalu berakhir dengan kompromi yang melibatkan berbagai partai politik dalam susunan kabinet.
Setiap partai politik yang berkoalisi berharap mendapatkan jatah kekuasaan dalam bentuk jabatan menteri atau wakil menteri.
Inilah yang menyebabkan munculnya kabinet yang tidak efisien, dengan banyak posisi yang diberikan bukan karena kompetensi tetapi karena kebutuhan politik.
"Kabinet zaken yang diusulkan oleh Prabowo, seharusnya dapat menghindari jebakan ini," kata Achmad.
Namun, pada kenyataannya, Achmad melihat, Prabowo perlu mengakomodasi banyak partai politik yang telah mendukungnya selama kampanye, termasuk PAN, PKB, Demokrat, dan Gerindra sebagai partai utamanya.
"Di sinilah letak paradoks: untuk mempertahankan stabilitas politik, Prabowo harus membagi-bagi posisi kepada partai-partai pendukungnya, meskipun ini berarti mengorbankan tujuan awalnya membentuk kabinet profesional," ujarnya.
"Praktik politik dagang sapi ini mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960-an, ketika ia membentuk Kabinet Seratus Menteri," sambungnya.
Ia menyampaikan, kabinet tersebut bukan hanya besar dalam jumlah, tetapi juga dipenuhi oleh berbagai golongan politik yang tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas politik di tengah-tengah dinamika zaman itu.
Namun, hasilnya adalah pemerintahan yang gemuk dan tidak efektif, karena terlalu banyak kepentingan politik yang harus diakomodasi.
Dengan jumlah kementerian yang berpotensi bertambah akibat kompromi politik, Achmad menyampaikan, anggaran negara pun diperkirakan akan membengkak.
Lebih jauh lagi, hal ini berpotensi menciptakan birokrasi yang lambat, kurang inovatif, dan lebih fokus pada mempertahankan kekuasaan daripada menyelesaikan masalah nyata di masyarakat.
Tantangan ke Depan: Mewujudkan Kabinet yang Efektif
Jika kabinet zaken yang ideal sulit diwujudkan, kata Achmad, maka tantangan bagi Prabowo dan koalisi pendukungnya adalah memastikan kabinet ini tetap efektif dan efisien, meskipun berisi banyak politisi.
Ia menyampaikan, kunci keberhasilan kabinet Prabowo adalah bagaimana ia dapat mengelola kepentingan-kepentingan politik ini tanpa mengorbankan pelayanan publik.
Kolaborasi antara menteri-menteri yang berasal dari kalangan politik dan profesional harus dikelola dengan baik, agar birokrasi tidak terjebak dalam kepentingan partisan.
Ini bisa dilakukan dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berdasarkan analisis data yang kuat dan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar keinginan untuk mempertahankan kekuasaan.
Pada akhirnya, kabinet Prabowo akan diuji oleh kemampuan mereka untuk menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
"Jika politik dagang sapi tetap dominan, kabinet ini mungkin akan dikenang sebagai kabinet yang gemuk, lambat, dan tidak mampu membawa Indonesia keluar dari berbagai krisis yang dihadapinya," ucapnya.
Sebaliknya, jika Prabowo mampu mengelola kompromi politik ini dengan baik, kabinetnya masih bisa membawa perubahan positif bagi negara.
"Namun, melihat susunan awal yang lebih diwarnai oleh politisi daripada profesional, sulit untuk tidak pesimis," ucapnya.
10 Menteri Ekonomi Jokowi
Dari 49 calon menteri, mayoritas menteri bidang ekonomi di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dipanggil ke kediaman Prabowo.
Menteri ekonomi yang dipanggil tersebut bisa dipastikan akan lanjut di pemerintahan Prabowo-Gibran sebanyak 10 orang, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Kemudian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang.
Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, lalu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, diprediksi tidak lanjut di pemerintahan ke depan.
Sebab, lima menteri Jokowi tersebut tidak tampak di Kertanegara saat Prabowo memanggil sejumlah calon menterinya.
Adapun daftar calon menteri yang telah dipanggil Prabowo , yakni:
- Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi
- Wakil Ketua Umum Gerindra, Sugiono
- Istri mantan Direktur Utama Indika Energy Wishnu Wardhana, Widiyanti Putri Wardhana
- Pegiat HAM, Natalius Pigai
- Wakil Ketua Umum PAN, Yandri Susanto
- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon
- Politikus Golkar, Nusron Wahid
- Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf
- Politikus Partai Gerindra, Maruarar Sirait
- Politikus PKB, Abdul Kadir Karding
- Wakil Ketua Umum Golkar, Wihaji
- Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya
- Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono
- Sekretaris Pusat Muslimat NU, Arifatul Choiri Fauzi
- Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian
- Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan
- Akademisi Satryo Soemantri Brodjonegoro
- Akademisi, Yassierli 19. Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra
- Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia
- Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti
- Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar
- Wakapolri Komjen Agus Andrianto
- Wamen Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Raja Juli Antoni
- Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang
- Menteri Sekretaris Negara, Pratikno
- Penjabat Gubenur Papua Tengah, Ribka Haluk
- Politikus Demokrat, Iftitah Sulaeman
- Politikus Golkar, Maman Abdurrahman
- Akademisi Prof Rachmat Pambudy
- Sekjen Menteri Perdagangan, Budi Santoso
- Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono
- Sekjen Kementerian PUPR, Raden Dodi Priyono
- Dirjen Planologi KLHK, Hanif Faisol Nurofiq
- Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin
- Imam Besar Masjid Istiqlal Nazarudin Umar
- Menteri Pertanian,Andi Amran Sulaiman
- Menteri BUMN, Erick Thohir
- Menpora, Dito Ariotedjo
- Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin
- Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto
- Menteri Keuangan, Sri Mulyani
- Mantan Istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Veronica TAN
- Dewan Komisaris PLN, Dudy Purwagandhi
- Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas
- Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemhan Donny Ermawan Taufanto
- Menteri Investasi/BKPM, Rosan Roeslani
- Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra
- Politisi Golkar, Meutya Hafid
