Setelah Bahlil, Kepala BPKH Juga Raih Gelar Doktor dari Universitas Indonesia
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, meraih gelar doktor dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, meraih gelar doktor dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
Fadlul Imansyah dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar doktor setelah mempertahankan disertasinya yang berjudul “Analisis Hubungan Kinerja Keuangan Rumah Sakit Swasta Profit dengan Kinerja Pelayanan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Periode 2017-2022.”
"Pelayanan kesehatan yang semakin baik cenderung menurunkan profitabilitas, dilihat dari rasio Net Profit Margin (NPM). Namun, peningkatan NPM justru cenderung mengurangi kualitas pelayanan kesehatan," ujar Fadlul melalui keterangan tertulis, Kamis (17/10/2024).
Dalam model parsial yang digunakan, Fadlul juga menemukan bahwa pada satu rumah sakit (MIKA), kontribusi pasien JKN terhadap total pendapatan mempengaruhi rasio likuiditas (Current Ratio) secara negatif dan signifikan.
Sementara pada rumah sakit lain (CARE) menunjukkan dampak positif dan signifikan.
Dalam disertasinya, Fadlul menemukan adanya hubungan yang kompleks antara kinerja keuangan rumah sakit swasta dengan kualitas pelayanan bagi peserta JKN.
Peningkatan jumlah pasien JKN, meskipun memberikan kontribusi terhadap pendapatan, ternyata berdampak negatif pada profitabilitas beberapa rumah sakit.
Hal ini mengindikasikan adanya trade-off antara profit dan kualitas pelayanan.
Temuan lain yang menarik adalah perbedaan dampak pasien JKN terhadap kinerja keuangan antar rumah sakit.
Beberapa rumah sakit mengalami penurunan likuiditas, sementara yang lain justru mengalami peningkatan.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa setiap rumah sakit memiliki strategi yang berbeda dalam mengelola keuangan di tengah kebijakan JKN.
Fadlul menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi terkait kinerja pelayanan kesehatan sangat penting untuk memastikan kebijakan yang tepat dalam menjaga keberlanjutan keuangan rumah sakit yang melayani pasien JKN.
"Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, rumah sakit, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan bisnis rumah sakit swasta," katanya.