Budi Gunawan Tekankan Stabilitas Politik dan Keamanan Dalam Negeri Jadi Prioritas Pemerintah
Jenderal polisi bintang empat itu menekankan pentingnya stabilitas nasional menjadi prioritas agar ekonomi Indonesia bisa berjalan.
Penulis: Reynas Abdila
Editor: Muhammad Zulfikar
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik dan Kemanaan (Menko Polkam) Budi Gunawan memprioritaskan hal-hal yang berkaitan dengan stabilitas politik serta keamanan dalam negeri.
Hal itu disampaikan usai serah terima jabatan (sertijab) dari Hadi Tjanjanto, Menko terdahulu di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).
Baca juga: Resmi Emban Jabatan Menko Polkam, Budi Gunawan: Terima Kasih Bapak Presiden Prabowo Subianto
Menurutnya, seluruh program yang ada di Kementerian Lembaga di bawah Koordinasi Kemenko Polkam harus selaras mendukung visi misi program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ke depan.
“Agar target-target yang telah ditentukan itu tercapai khususnya untuk program-program dengan hasil cepat atau quick wins, delapan program prioritasnya itu menjadi concern kita ke depan,” kata Budi Gunawan didampingi Wamenko Polkam Lodewijk F Paulus.
Jenderal polisi bintang empat itu menekankan pentingnya stabilitas nasional menjadi prioritas agar ekonomi Indonesia bisa berjalan, lebih bagus, dan lebih baik.
“Program-program prioritas ini bisa diekselusi dan mencapai target sebagaimana yang telah diputuskan oleh Bapak Presiden Pak Prabwo Subianto,” ungkapnya.
Sementara itu, Budi Gunawan menuturkan bahwa Menko terdahulu Hadi Tjahjanto menitip pesan beberapa pekerjaan rumah yang belum selesai seperti BLBI, Satgas Judi Online (Judol).
Baca juga: Pengalaman Dinilai Jadi Pertimbangan Prabowo Tunjuk Budi Gunawan Isi Jabatan Menko Polkam
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) tersebut sepakat bahwa Judol sudah sangat meresahkan masyarakat baik perorangan, rumah tangga, dan lingkungan.
“Tidak boleh main-main lagi harus ditangani dengan baik dan lebih tajam, lebih maksimal dan tentunya banyak hal yang harus kita selaraskan nanti dengan kementerian lembaga yang menjadi ujung tombak di bidang penegakan hukum,” paparnya.
“Beberapa ancaman yang terkait Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini juga menjadi perhatian,” tambah Budi Gunawan.
