TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Proses pemilihan para menteri anggota Kabinet Merah Putih Prabowo mendapat kritik dari pengamat.

Director of Fiscal Justice Celios, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa jabatan strategis di pemerintahan termasuk menteri, cenderung dibagikan berdasarkan kepentingan politik bukan meritokrasi.

"Proses rekrutmen CPNS kini sangat ketat tetapi jabatan menteri tidak mengikuti prinsip yang sama," kata Media dikutip pada Selasa (22/10/2024).

Dia menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik untuk meminimalisasi pemborosan.

"Sinergi kuat antar lembaga seperti BPK, KPK, dan MA adalah kunci menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien," tambahnya.

Seperti diketahui proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil atau CPNS kini semakin ketat.

Agar bisa diterima jadi PNS, untuk tahun 2024 ini misalnya, seorang calon PNS setidaknya harus melalui lima tahapan ketat dan transparan.

Dimulai dari pendaftaran online yang mensyaratkan sejumlah lampiran, seleksi administrasi, verifikasi, seleksi kompetensi, dan kemudian pengumuman kelulusan dan waktu sanggah

Berbeda dengan para calon menteri yang dkiritik oleh pengamat cenderung dibagikan berdasarkan kepentingan politik.

Prabowo Seleksi Langsung

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco mengungkapkan  Prabowo Subianto ikut menyeleksi para calon menteri untuk duduk di kabinetnya mendatang.

Dasco menyebutkan, Prabowo memang punya tim yang menyeleksi calon menteri, tetapi ketua umum Partai Gerindra itu tetap mewawancarai langsung para calon menteri.

"Walaupun sudah dilakukan oleh tim tapi akan langsung oleh Pak Prabowo untuk dilakukan sesi tatap muka untuk kemudian dalam tahap finalisasi," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10/2024) dikutip dari Kompas.com.