Laporan Reporter Tribunnews.com, Reza Deni

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menjelaskan soal posisi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yang masih kosong usai Basuki Hadimuljono atau Pak Bas tidak lagi menjabat di pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Raja Juli mengatakan bahwa presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sempat berharap eks Basuki melanjutkan jabatannya sebagai Kepala OIKN.

"Lagi-lagi yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan adalah pak [residen Prabowo Subianto, namun memang sebelum proses transisi ini terjadi, ada masukan dan harapan disampaikan kepada mantan Presiden Joko Widodo agar Pak Basuki dapat meneruskan sebagai Kepala OIKN definitif," kata Raja Juli kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Sekjen PSI itu kembali menekankan bahwa posisi Kepala OIKN adalah hak prerogatif presiden.

"Saya berharap sesegera mungkin agar OIKN kita kembali bergerak dengan cepat," tambahnya.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, penunjukan kepala dan wakil kepala OIKN setelah pertama kali perlu berkonsultasi dengan DPR RI.

"Jadi nanti saya kira Pak Bas, artinya dari Setneg atau Seskab harus mengonfirmasi pencalonan kepala OIKN yang baru ini," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan update pembangunan Ibu Kota Nusantaran (IKN) di Kalimantan Timur.

Kata AHY, sejauh ini pembangunan IKN berdasarkan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto masih terus menyesuaikan dengan timeline yang ditetapkan.

"Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan IKN ini tentu dengan timeline yang harus terus disesuaikan," kata AHY saat jumpa pers di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Meski begitu kata AHY, pemerintah tidak semata menjadikan pembangunan IKN sebagai atensi saat ini.

Pasalnya kata dia, terdapat beberapa proyek strategis nasional lain yang dinilai turut dapat berperan dalam perkuat swasembada di berbagai sektor.

"Karena kita tahu bukan hanya IKN yang perlu mendapatkan atensi, tapi juga proyek-proyek strategis nasional lain di berbagai wilayah kembali untuk memperkuat swasembada pangan, swasembada energi, dan juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan," ujar AHY.

Dirinya hanya memastikan kalau proyek besar seperti pembangunan IKN tersebut diperlukan beragam upaya agar bisa terus berlanjut.

Utamanya kata Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu dengan melibatkan masukan dari berbagai pihak dan juga stakeholder terkait.

"IKN kita juga mengetahui ini adalah sebuah proyek yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut. Jadi tentu harus ada adjustment yang bisa dilakukan, dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak, semua stakeholders," ucap dia.