Kabinet Prabowo-Gibran Rangkul Partai Non-DPR Dinilai Demi Stabilitas Nasional
Pembentukan kabinet Prabowo-Gibran disebut sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas politik, baik di dalam maupun di luar parlemen.
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pembentukan kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disebut sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas politik, baik di dalam maupun di luar parlemen.
Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes mengungkapkan ihwal Prabowo mengakomodasi tidak hanya partai yang memiliki kursi di DPR, namun juga partai-partai yang gagal masuk parlemen.
"Partai seperti PSI, PBB, Garuda, Prima, dan Gelora yang tidak memiliki kursi di DPR tetap diberi posisi di pemerintahan untuk memastikan stabilitas politik di luar parlemen," ujar Arya dalam media briefing di CSIS Building, Gambir, Jakarta, Jumat (25/10/2024).
Selain partai-partai non-parlemen, kelompok bisnis, agama, dan relawan juga diakomodasi dalam kabinet ini.
Langkah itu menunjukkan perhatian Prabowo untuk menghindari potensi ketidakstabilan dari berbagai kelompok kepentingan.
"Ini adalah upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan di dalam dan di luar DPR," tuturnya.
Strategi ini, menurut Arya, memperlihatkan kabinet Prabowo-Gibran tidak hanya berfokus pada kekuatan di parlemen, tetapi juga mengutamakan dukungan dari elemen-elemen non-parlemen demi memastikan pemerintahan yang stabil dan efektif.
Baca juga: 2,5 Jam Pimpin Rapat Perdana Kabinet Merah Putih, Prabowo Minta Kementerian Kerja Total Football