Kedua pihak belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar dari Business Insider, dan hingga Kamis pagi, Tiongkok belum mengeluarkan pernyataan publik mengenai pertemuan tersebut.

Sementara itu AFP menyebutkan kapal penjaga pantai China itu berlayar di lokasi survei milik BUMN, PT Pertamina (Persero).

Menurut Bakamla, apa yang dilakukan kapal China itu telah mengganggu survei yang dilakukan perusahaan minyak itu. 

Sebelumnya, kapal China juga terlihat Senin dan saat Bakamla mencoba menghubungi kapal tersebut melalui radio, penjaga pantai China mengatakan bahwa wilayah tersebut merupakan bagian dari yurisdiksi Beijing.

Kapal penjaga pantai Indonesia lalu membayangi kapal tersebut dan mengusirnya.

Kapal penjaga pantai China pergi setelahnya.

Masih dikutip Business Insider, insiden ini memperburuk sengketa di Laut Cina Selatan dan menyoroti kekayaan sumber dayanya. Laut ini diperkirakan memiliki sekitar 3,6 miliar barel minyak dan 40,3 triliun kaki kubik gas alam.

Baca juga: Setelah Uji Tembak Meriam 30 Mm di 4 Kapal, Bakamla Akan Beli 2 Meriam Lagi dari Turki Tahun Depan

Klaim Tiongkok tumpang tindih dengan klaim beberapa negara tetangganya, termasuk Indonesia, Taiwan, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Filipina.

Pada bulan Juni, sebuah insiden antara Filipina dan Tiongkok berujung pada perkelahian fisik yang melibatkan tangan kosong, pisau, dan pedang.

Angkatan Laut AS secara rutin beroperasi di Laut Cina Selatan, berlayar di wilayah yang dianggapnya sebagai perairan internasional.

Malaysia dan Vietnam juga menjalankan proyek minyak dan gas di Laut Cina Selatan, yang kerap mendapatkan tentangan dari Tiongkok.

Menurut Asia Maritime Transparency Initiative di Center for Strategic and International Studies, pada Maret lalu, kapal penjaga pantai Tiongkok pada tahun 2023 berpatroli di dekat operasi minyak dan gas Vietnam di Vanguard Bank selama 221 hari dan di dekat kluster operasi minyak dan gas utama Malaysia selama 338 hari.

Sejauh ini, pertemuan ini belum berkembang menjadi konfrontasi militer sejati yang dapat memicu perang yang menghancurkan.

Sebuah konflik di Laut Cina Selatan — jalur perdagangan penting yang diperkirakan membawa sepertiga dari pengiriman global — dapat menyebabkan penurunan PDB sebesar 10-33 persen untuk Taiwan, Singapura, Hong Kong, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, menurut makalah kerja tahun 2020 oleh Biro Riset Ekonomi Nasional AS.  (Business Insider/AFP)