Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, buka suara mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto membangun Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng, Bali

Deddy mengingatkan ketika Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, sempat menyatakan penolakan terhadap rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun bandara tersebut pada awal 2023 lalu.

Deddy mengatakan, ketika itu Megawati meminta perlunya kajian mendalam terkait rencana pembangunan bandara kedua internasional di Pulau Bali ini.

Sebab, lonjakan wisatawan yang tidak terkendali telah berdampak pada kerusakan alam, kultural, dan sosiologis Bali sebagai warisan peradaban.

"Kehancuran lingkungan yang ditimbulkan itu terjadi besar-besaran di wilayah Selatan. Sangat berdampak terhadap pencemaran di laut dalam bentuk limbah sampah plastik," kata Deddy, kepada Tribunnews.com pada Senin (4/11/2024).

Selain itu, kata dia, pengelolaan masalah sampah di darat tidak tertangani dengan baik, serta alih fungsi lahan-lahan pertanian menjadi villa dan hotel tanpa pengaturan yang ketat.

Kemudian, rusaknya daerah tangkapan air dan berbagai masalah ekologis lainnya. Kepemilikan lahan di Bali semakin timpang," ujar Deddy.

Baca juga: Respons Menteri Hukum RI Soal Wacana RUU Perampasan Aset Bakal Masuk Prolegnas

Menurut Deddy, selama ini masyarakat di Selatan Bali terlihat bukan sebagai pelaku utama dan umumnya terserap hanya sebagai tenaga kerja level bawah. 

Anggota Komisi II DPR RI ini berpendapat bahwa hal tersebut menimbulkan banyak dampak sosial dan kultural. 

"Pelaku utama industri pariwisata umumnya datang dari luar, tidak melakukan kolaborasi dengan pengusaha lokal, membawa keuntungan mereka keluar dan tidak secara signifikan membawa kesejahteraan dan keadilan bagi warga Bali," jelas Deddy.

Hal tersebut, menurut Deddy, memerlukan perbaikan menyeluruh dari sisi kebijakan investasi, dan industri pariwisata.

Dia mendorong dilakukan penataan ruang dengan memperhitungkan daya dukung ekologis dan sosiologis sebelum membuka wilayah Utara.

"Agar masalah dan dampak yang terjadi di wilayah Selatan tidak terulang di Utara Bali akibat pembangunan Bandara di Buleleng," ucap Deddy.

Baca juga: Kabar Gembira! Program Makan Bergizi Gratis Ditujukan untuk Ibu Hamil, Balita, dan PAUD hingga SMA

Oleh karena itu, Deddy mendorong agar pembangunan Bandara Buleleng harus melalui kajian secara matang dari sisi ekologi, sosiologis, kultural, tata ruang, konsep industri pariwisata dengan melibatkan masyarakat setempat. 

"Jadi, pembangunan bandara itu haruslah menjadi penggerak kemajuan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Tidak mengulangi kekacauan yang terjadi wilayah Selatan Bali," tegasnya.

Dia menilai, Pulau Bali sebagai aset bangsa akan mengalami masalah dalam jangka panjang apabila tidak dilakukan kajian.

"Oleh karena itu jangan sampai hanya berorientasi pada proyek dan industri turisme tetapi juga melindungi manusianya, budayanya, pulaunya dan berkeadilan serta berkelanjutan," tutur Deddy.

Deddy meminta pemerintah agar menyiapkan sumber daya manusia anak-anak Bali supaya mampu bersaing, berpartisipasi dan menjadi orientasi utama dari pembangunan bandara dan kegiatan ekonomi yang mengikutinya.

"Jadi, ibu Mega meminta agar dikaji dulu secara mendalam dan juga agar ada distribusi keadilan dalam pengembangan wilayah pariwisata di sekitar Bali, misalnya daerah seperti Banyuwangi, NTB dan NTT," ungkapnya.

Diberitakan, pada Januari dan Mei 2023 lalu, Megawati sempat menyampaikan penolakannya terhadap rencana Jokowi membangun bandara di Buleleng, Bali.

Baca juga: Prabowo Akan Kumpulkan Para Kepala Daerah di Bogor pada Hari Kamis, Ini yang Dibahas

Sementara, pada Minggu, 3 November 2024 atau awal memimpin pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk membangun bandara di Buleleng.

Ketua Umum Partai Gerindra itu ingin menyulap Bali menjadi 'The New Singapore' dan 'The New Hongkong'.