"Betul. Itu memang hasil beberapa kali rapat Pimpinan Majelis. Pada intinya, kita mengingatkan Plt untuk segera November ini melakukan persiapan menggelar Muktamar. Karena periodisasi di PPP memang 2020-2025," kata Romy. 

"Ada keperluan segera dilakukan konsolidasi nasional mengingat PPP tak lolos Senayan. Dan ini masa jabatan Plt sudah menyalahi etika organisasi. Karena masa jabatan Plt malah lebih lama daripada Ketua Umum definitif," jelasnya.

Dalam surat itu pimpinan Majelis merasa perlu mendesak Mardiono sebab sampai saat ini belum ada kabar resmi kapan Muktamar PPP diselenggarakan. 

Padahal melihat dinamika politik nasional, hampir seluruh partai besar sudah menggelar muktamar, kongres, atau musyawarah nasional (munas) tidak lama setelah selesainya rangkaian Pemilu 2024. 

"Karenanya melalui surat ini, para Pimpinan Majelis mendesak untuk segera diadakannya Muktamar pada awal tahun 2025 yang akan datang," tulis surat tersebut dalam point keenam.

Pimpinan majelis juga mengingatkan, sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP, Muktamar diselenggarakan dengan didahului pengiriman bahan ke Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP selambat-lambatnya tiga bulan sebelum penyelenggaraan. 

"Mengingat saat ini sudah di pengujung bulan Oktober 2024, sekiranya 3 bulan dihitung sejak November 2024, maka semestinya Muktamar sudah bisa diadakan pada bulan Februari 2025," bunyi surat itu.

Baca juga: Presiden Prabowo Subianto Tiba di China Dalam Kunjungan Kerja Perdananya ke Luar Negeri

Selain itu, pada poin keenam surat itu, Pimpinan majelis mengatakan perlu mempercepat konsolidasi nasional agar hasil Muktamar segera ditindaklanjuti oleh Musyawarah Wilayah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Anak Cabang, dan Musyawarah Ranting secara estafet dan rampung pada tahun 2025. 

"Dengan demikian diharapkan PPP akan lebih awal menyiapkan diri menghadapi Pemilu 2029 dengan target kembali lolos ke DPR RI," jelas para pimpinan majelis dalam surat itu.

Selain mendorong gelaran Muktamar, pimpinan majelis juga meminta klarifikasi Mardiono karena mendapat aduan dari para kader PPP yang dikenakan biaya atas pencalonannya di Pilkada serentak 2024. 

"Kami mendapat informasi bahwa banyak di antara kader-kader Partai yang juga dikenakan biaya atas pencalonan Pilkada oleh DPP PPP. Karenanya hal ini perlu klarifikasi," tulis surat itu pada point keempat.

Tak hanya itu, pimpinan majelis juga ingin meminta klarifikasi mengapa keputusan bergabungnya PPP ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dilakukan tanpa mekanisme musyawarah kerja nasional di internal Partai. 

Apalagi keputusan bergabung hanya disampaikan lewat media massa. 

"Sampai saat ini belum ada informasi resmi dari saudara tentang alasan-alasan di balik hal ini. Kami bukan menyoal substansi bergabungnya dengan pemerintah, namun yang kami tanyakan adalah mekanisme bergabungnya Partai yang semestinya didahului dengan musyawarah di antara para Pimpinan Partai," jelas surat itu pada point kelima.