KPK Duga Para Tersangka Kasus Suap Kelompok Masyarakat Jatim Beli Apartemen dari Hasil Korupsi
Dugaan itu didalami penyidik KPK ketika memeriksa saksi Karen Olivia Wondal, staf legal PT Puncak Dharmahusada dan Kika Karyantika.
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Muhammad Zulfikar
Kompas/Syakirun Ni'am
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga para tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021–2022 membeli aset apartemen dan rumah dari hasil korupsi.
Politikus Partai Golkar itu juga dibebani uang pengganti sebesar Rp39,5 miliar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
Sahat terbukti menerima ijon fee dana hibah pokok pikiran (pokir) masyarakat yang bersumber dari APBD Jawa Timur tahun anggaran 2020–2022 serta APBD 2022–2024 yang masih akan ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Sampang.
Total anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dana hibah kelompok masyarakat sebesar Rp 200 miliar.
Tindak pidana dilakukan Sahat bersama-sama dengan staf ahlinya, Rusdi; Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang sekaligus Koordinator Kelompok Masyarakat/Pokmas, Abdul Hamid; dan Ilham Wahyudi alias Eeng.
Berita Rekomendasi
