Kemendagri Terima 300 Lebih Laporan Terkait Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024
Kementerian Dalam Negeri menerima banyak laporan terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pilkada Serentak 2024.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Adi Suhendi
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri RI (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya menerima banyak laporan terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pilkada Serentak 2024.
Bima Arya, menyebut ada kasus yang terindikasi pelanggaran netralitas ASN terjadi di Buton Selatan.
Bahkan indikasi pelanggaran itu sempat ditanyakan Komisi II DPR RI saat rapat kerja yang digelar bersama Kemendagri, Rabu (20/11/2024).
"Laporan dari Kemendagri terkait dengan beberapa kasus yang terindikasi pelanggaran netralitas ya, jadi ada Buton Selatan ditanyakan, katanya ada pelanggaran, melakukan rotasi padahal tidak boleh kami sampaikan telah dibatalkan jadi pemerintah bisa menganulir keputusan yang tidak sesuai," kata Bima Arya saat ditemui awak media di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan.
Tak hanya itu, mantan Wali Kota Bogor tersebut menyatakan ada beberapa laporan lain termasuk konflik kepentingan yang dilakukan pimpinan daerah di Gayo Luwes.
Baca juga: Komitmen Slamet Junaidi setelah Pendukungnya Tewas, Bawaslu Sesalkan Pilkada Sampang Memakan Korban
Kata dia, laporan tersebut juga sedang diproses untuk dilakukan rotasi jabatan terhadap yang bersangkutan.
"Kemudian ada juga laporan kepala daerah yang konflik of interest Pj ini di Gayo Luwes di Sumatera Utara ini juga sedang diproses untuk digeser atau dirotasi jadi kita merespons semua aduan itu," ucap dia.
Bima Arya mengaku kalau pihaknya memang mendapatkan banyak aduan atau pelaporan terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024.
Baca juga: Gibran: Tragedi Pembacokan di Sampang Harus Jadi Pelajaran Cegah Konflik Pilkada
Dia mencatat, ada 300 lebih laporan yang masuk ke Kemendagri perihal dengan dugaan pelanggaran tersebut.
"Dan memang sejak isu netralitas ini diangkat kami mendapat banyak laporan, 300 lebih laporan dan ini baik ya artinya, ada kecenderungan langkah-langkah yang lebih terkendali lah, gak sembarangan lagi sekarang, dan kami akan tindaklanjuti semua laporan tentang netralitas ASN," tandas dia.
