Laporan wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai secara bertahap pada 2 Januari 2024.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Prof Dadan Hindayana menyebut, jika dijalankan secara penuh pemerintah akan menggelontorkan Rp 1,2 triliun per hari atau Rp 400 triliun setiap tahunnya.

Pemerintah menargetkan di tahun 2027 nanti, ada total 82,9 juta penerima manfaat program tersebut, mulai dari anak balita, anak SD, remaja hingga ibu hamil dan menyusui.

Ia membeberkan, Presiden Prabowo Subianto mempunyai fokus terhadap SDM Indonesia di masa depan. Diharapkan SDM Indonesia terbebas dari gangguan pertumbuhan alias stunting.

Pemerintah menilai, ada dua titik kritis dalam pertumbuhan seorang anak.

Baca juga: Menteri Bappenas Klaim Program Makan Bergizi Gratis Bakal Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 0,1 Persen

Pertama, 1.000 pertama ketika anak masih dalam kandungan, kemudian disusui sampai anak 2 tahun.

Kedua, usia 8 – 17 tahun itu harus dilanjutkan dengan makan makanan bergizi seimbang.

“Jadi kedua masa kritis ini kami intervensi. Hasilnya seperti apa? Nanti seperti populasi Jepang, dengan IQ rata-ratanya paling tinggi di dunia dan fisiknya paling kuat,” ujar dia ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin (25/11/2024).

Ia mengatakan, Presiden Prabowo memiliki kekhawatiran terkait bonus demografi di tahun 2045.

“Saat nanti di tahun 2045, banyak anak-anak lahir dari keluarga miskin. Bukan bonus demografi, tetapi disaster demografi. Sehingga ibu bapak bisa bayangkan kenapa IQ rata-rata penduduk Indonesia rendah. Jadi Pak Prabowo mencanangkan program makan bergizi gratis ini,” ungkap Prof Dadan.

Ia mengakui, program ini merupakan program dengan investasi besar-besaran dari pemerintah Indonesia untuk menyiapkan SDM.

“Jadi program ini bukan hanya menyiapkan makanan, kemudian masuk ke dalam tubuh, kemudian  dikeluarkan di toilet. Kami menyiapkan menu yang seimbang, dengan gizi yang seimbang untuk masuk ke dalam tubuh, untuk dimakan oleh anak agar tubuh sebagai investasi SDM,” harap dia.

Adapun dengan anggaran mencapai triliunan per hari tersebut,  85 persen dihabiskan untuk membeli bahan baku. Seperti telur, ayam, sayuran dan susu.

Sementara 15 persen anggaran dihabiskan untuk membayar upah para pekerja di dapur.

Pihaknya pun menggaet beragam kementerian dan lembaga dalam menjalankan program MBG ini mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BKKBN maupun Kementerian Pertanian.

Lebih lanjut melalui program pemerintahan Prabowo-Gibran ini juga memiliki mimpi untuk menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dapur pengolahan makanan.

Pertama, bahan-bahan yang digunakan disediakan oleh para masyarakat yang ada di sekitar dapur satuan pelayanan.

 Kedua, orang-orang untuk bekerja di dapur.

“Ini memberdayakan masyarakat yang berjarak sekitar 0 sampai 1 kilometer yang ada di daerah-daerah. Jadi kita memberdayakan mereka semua untuk berada di sini, membuka lapangan pekerjaan, dan itu jelas sangat banyak di Indonesia,” jelas Prof Dadan.