TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno berharap agar kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) tetap solid.

Hal tersebut diungkapkan oleh Pratikno menanggapi dualisme kepengurusan PMI antara pihak Jusuf Kalla dan Agung Laksono.

Menurut Pratikno, Pemerintah selama ini sudah sangat terbantu dengan keberadaan PMI dalam bidang kemanusiaan.

"Jadi kan pemerintah sangat terbantu dengan PMI ya. Pemerintah sangat ingin  bekerjasama dengan PMI. Oleh karena itu, Pemerintah sangat ingin PMI solid," ujar Pratikno di Kantor Kemenko PMK, Selasa (10/12/2024).

Dirinya berharap ada proses demokratisasi dalam tubuh kepengurusan PMI.

"Ya semua organisasisi sebaiknya ada proses demokrasi," tutur Pratikno.

Terkait kehadiran dirinya dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih pada Munas PMI yang digelar kubu JK, Pratikno tidak ingin berkomentar lebih banyak.

Pratikno mengatakan masalah legalitas kepengurusan PMI adalah urusan dari Kementerian Hukum.

"Itu bukan urusan kita, kalau urusan legalitas kepengurusan urusan Kumham," pungkasnya.

Baca juga: Diadukan JK  ke Polisi, Agung Laksono Bakal Laporkan Hasil Munas PMI Tandingan ke Kementerian Hukum

Sebelumnya, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla mengaku telah melaporkan Agung Laksono ke pihak kepolisian buntut dugaan perebutan kursi Ketua Umum PMI secara ilegal.

Dirinya menilai upaya Agung Laksono merebut kursi Ketua Umum PMI, adalah bentuk pengkhianatan.

"Upaya Agung Laksono itu ilegal dan itu pengkhianatan. Kita sudah lapor ke polisi karena tindakan melawan hukum," kata JK melalui keterangan tertulis, Senin (9/12/2024).

Sementara kubu Agung Laksono bakal melaporkan hasil Munas Palang Merah Indonesia (PMI) tandingan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Hasil Munas PMI tandingan tersebut mengukuhkan Agung Laksono sebagai Ketua Umum PMI.