MU: Pilih Megawati Secara Aklamasi pun Demokratis
Jabatan Ketua Umum PDIP yang disandang putri sulung Proklamator RI sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu disebut ilegal.
Editor: Hasanudin Aco
"Sekali lagi, aklamasi bukan berarti tidak demokratis," tegas Ketua DPP Bidang Koperasi dan UMKM yang identik dengan kekeluargaan dan kegotong-royongan ini.
Di sisi lain, MU juga mengajak seluruh jajaran pengurus DPP, DPD, DPC, PAC dan Ranting serta seluruh kader PDIP di mana pun berada untuk tetap solid bahkan meningkatkan soliditasnya menghadapi upaya cawe-cawe dan obok-obok dari pihak luar menjelang Kongres PDIP 2025.
"Jadikan ini semacam 'blessing in disguise' (berkah di balik musibah). Kita jadikan upaya obok-obok pihak eksternal itu sebagai 'common enemy' (musuh bersama) untuk menguatkan soliditas partai," tandasnya.
Bagi MU, Megawati adalah sosok pemersatu partainya, dan sejauh ini belum ada tokoh sekaliber presiden wanita pertama Indonesia itu di kalangan internal, sehingga sangat layak jika Megawati dipilih kembali sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres 2025 mendatang, termasuk jika pemilihan itu dilakukan secara aklamasi.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.